Analisis Sosiologis: Prabowo-Sandi Menang Mutlak Dalam Debat Capres-Cawapres
Oleh Musni Umar, PhD
(Sosiologis, Rectok Universitas Ibnu Chaldun)
Debat pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden putaran 1 antara Joko Widodo-Ma’ruf Amin melawan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno yang membahas masalah hukum, korupsi, HAM, dan terorisme, dari analisis sosiologis dimenangi Prabowo-Sandi secara mutlak.
Setidaknya ada lima parameter untuk menjelaskan analisis sosiologis bahwa Prabowo-Sandi memenangi debat tersebut.
Pertama, Prabowo menyampaikan visi misi, tanggapan, pertanyaan dan jawaban, semuanya diluar kepala (tidak melihat tulisan atau contekan yang disiapkan Timses). Ini sangat disukai masyarakat karena debat ibarat ujian tidak boleh melihat contekan. Semua soal dijawab diluar kepala.
Kedua, Prabowo-Sandi adalah dream team dalam debat. Prabowo tidak hanya dirinya yang aktif dalam berdebat, tetapi memberi peluang kepada Sandi sebagai Cawapres untuk merespon dan menjawab berbagai pertanyaan yang disiapkan para panelis dan dari lawan debat, dan Sandi memanfaatkan dengan sangat baik, sehingga layak disebut sebagai “bintang” dalam debat 1 Capres-Cawapres RI (17/1/2019).
Selain itu, kolaborasi, kerjasama dan gotong royong Prabowo-Sandi dalam debat amat disukai masyarakat luas karena merupakan gambaran awal jika Prabowo dan Sandi diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin Indonesia, maka Wakil Presiden akan diberi peran besar untuk bersama-sama Presiden RI membawa bangsa dan negara Indonesia mewujudkan cita-cita kemerdekaan-masyarakat adil dan makmur, tidak seperti yang masyarakat saksikan sekarang, Wapres RI hanya sebagai aksesoris.
Ketiga, Prabowo-Sandi memberi solusi dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dengan menyebut akar masalahnya harus dipecahkan yaitu gaji para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim dinaikkan yang tinggi, mereka diperkuat, sehingga tidak mudah disuap dan tidak berani menerima suap karena sudah hidup layak. Sumber dana untuk menaikkan gaji aparat penegak hukum dengan menaikkan tax ratio dari 10 persen menjadi 16 persen.
Solusi pemberantasan korupsi yang ditawarkan Prabowo-Sandi dalam debat pasangan Calon Presiden-calon Wakil Presiden RI sangat masuk akal karena sudah ada contoh succes story di Kementerian Keuangan RI dan DKI Jakarta, setelah dinaikkan income (penerimaan) tiap pegawai yang cukup besar, misalnya di DKI Jakarta setiap Lurah bisa menerima uang dari gaji dan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) setiap bulan sekitar Rp 35 juta, tidak ada yang berani korupsi.
Masyarakat memberi apresiasi proposal yang ditawarkan Prabowo-Sandi tentang pemberantasan korupsi yang sudah muak merajalelanya korupsi dan tidak ada solusi (jalan keluar) yang bisa menyudahi korupsi di Indonesia.
Belum lupa dalam ingatan, motif utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada awal reformasi adalah untuk memberantas korupsi di lembaga penegak hukum. Akan tetapi, bisa dikatakan gagal-bukan kesalahan KPK, tetapi akar masalahnya tidak diatasi yaitu kecilnya gaji para penegak hukum.
Keempat, kepala daerah banyak sekali terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) karena korupsi. Prabowo sangat brillian dalam memberi jawaban. Prabowo memberi contoh Jawa Tengah yang lebih besar penduduknya dari Malaysia, gaji seorang Gubernurnya hanya Rp 8 juta.
Akibatnya, para kepala daerah sulit menghindari korupsi, dan untuk mendapatkan tambahan penghasilan, lebih suka keluar daerah untuk kunjungan kerja karena biaya perjalanan setiap hari Rp 1 juta berikut akomidasi dan tiket perjalanan. Mereka pada umumnya hanya 2 hari dikantor, selebihnya di luar daerah terutama di Jakarta.
Pengalaman sebagai sosiolog yang menginisiasi berdirinya Awakda (Asosiasi Wakil Kepada Daerah Indonesia), saya diberitahu bahwa gaji seorang Bupati hanya Rp 5 juta, gaji Wakil Bupati di bawah itu, pada hal sebagai pejabat di daerah banyak didatangi berbagai kelompok dan kalau tidak dibantu, mereka marah dan mereka tidak mau lagi memberi dukungan.
Maka solusi yang ditawarkan Prabowo-Sandi menaikkan gaji kepala daerah amat diapresiasi. Saya usulkan take home pay kepala daerah sekurang-kurangnya Rp 100 juta perbulan dengan menghapus semua tunjangan. Ini merupakan jalan keluar untuk mengakhiri korupsi para kepala daerah. Jika masih korupsi diberi hukuman yang amat berat seperti kerja paksa, diasingkan disebuah pulau dan penjara seumur hidup .
Kelima, Prabowo-Sandi memastikan akan memberi keadilan dan pemihakan kepada yang lemah. Hukum seperti dikemukakan Sandi, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika keduanya diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin Indonesia, maka hukum akan ditegakkan dengan seadil-adilnya dan selurus-lurusnya.
Mengenai terorisme menurut Prabowo, dia ada pengalaman mengenai masalah terorisme. Maka harus dicari akar masalah mereka menjadi teroris, apakah karena putus asa karena miskin, diperlakukan tidak adil, dan sebab apa? Penyebabnya harus dicari tidak cukup pemberantasan terorisme dengan cara represif. Prabowo menegaskan tidak setuju umat Islam disebut teroris.
Dari analisis sosiologis diatas dapat disimpulkan bahwa debat Capres dan Cawapres nomor 01 melawan Capres dan Cawapres nomor 02, secara mutlak dan meyakinkan dimenangi nomor urut 02 Prabowo-Sandi.***
Sumber: https://arahjaya.com/2019/01/18/prabowo-sandi-menang-mutlak-debat-capres-cawapres-dari-analisis-sosiologis/
