[PORTAL-ISLAM.ID] Wartawan senior Asyari Usman berjudul “Koran Kompas Menghina Reuni 212” viral di media sosial.
Mantan wartawan BBC ini menilai, Harian Kompas telah melakukan kesalahan besar terkait kebijakan mereka dalam memberitakan peristiwa besar nasional, Reuni 212, pada 2 Desember 2018.
Harian Kompas edisi hari Senin, 3 Desember 2018, lebih memilih mengangkat berita utama tentang sampah daripada Kegiatan Akbar Reuni 212 yang dihadiri jutaan orang. Acara tersebut tidak hanya dihadiri umat Islam tetapi juga sejumlah kalangan non Muslim. Kesaksian masyarakat non muslim yang hadir di acara yang berjalan super damai tersebut, juga telah beredar luas di media sosial.
Masyarakat yang datang ke acara tersebut juga bukan hanya dari Jabodetabek tetapi dari berbagai daerah di Indonesia. Sehingga wajar kalau kemudian Kawasan Monas berubah menjadi lautan manusia dan jumlahnya lebih dari 7 juta orang. Hampir semua ruas jalan menuju Monas, dipadati masyarakat yang hendak menghadiri Reuni Akbar 212.
Salam tulisannya, Asyari Usman sampai pada kesimpulan bahwa , penempatan “sampah” sebagai berita utama Kompas, menyelipkan pesan yang sangat menghina Reuni 212. Mereka meletakkan berita reuni itu di halaman dalam. “Saya berpendapat, segenap pimpinan redaksi Kompas menganggap Reuni 212 sebagai “peristiwa sampah”. Itulah pesan Kompas dengan menampilkan liputan mengenai sampah di halaman satunya,” demikian Asyari Usman.
Setelah tulisan tersebut beredar luas di media sosial, sontak Pemimpin Redaksi Kompas Ninuk Pambudy menanggapinya melalui akun twitter @ninuk_pambudy. Ninuk menyebutkan bahwa masalah sampah jadi liputan Kompas sejak pekan lalu, bahkan konsisten dari waktu ke waktu.
Kritikan terhadap kebijakan redaksi Kompas juga dilontarkan Hersubeno Arief dalam tulisannnya berjudul “Bunuh Diri Massal Media Indonesia”.
Bagi Harian Kompas, demikian Hersubeno, peristiwa Akbar Reuni 212 dianggap tidak penting dan tidak ada nilai beritanya (news value). Harian Kompas menempatkan Acara Reuni 212 di Halaman 15. Itu merupakan halaman sambungan, dan topiknya tidak spesifik. Masuk kategori berita dibuang sayang. Yang penting ada. Karena itu namanya halaman “umum.” Masih untung pada bagian akhir Kompas mencantumkan keterangan tambahan “Berita lain dan foto, baca di KOMPAS.ID.
Kritik keras lainnya juga datang dari Tomi Satryatomo. Dalam akun Facebooknya, Tomi mengatakan kebijakan redaksional memang diskresi redaksi. Tapi menyengaja menutup mata atas fakta berkumpulnya jutaan orang dengan damai sebagai ekspresi demokrasi yang dijamin konstitusi sama saja dengan merenggut hak publik untuk tahu.
Dianggap tidak penting
Setiap hari Senin, Harian Kompas memang senantiasa menampilkan laporan utama yang secara khusus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Namun laporan tersebut sebenarnya bersifat timeless sehingga kalau ada peristiwa yang lebih besar seperti Reuni Akbar 212, maka laporan khusus Kompas tersebut bisa ditunda pemuatannya.
Tapi rupanya awak redaksi Kompas tidak menganggap Kegiatan Reuni Akbar 212 sebagai peristiwa penting yang perlu diketahui publik. Sehingga acara tersebut sengaja ditempatkan di bagian belakang Harian Kompas. Hanya dianggap sebagai berita asal ada.
Keberpihakan Kompas
Gambaran tersebut menunjukkan kebijakan redaksional sekaligus cermi keberpihakan Harian Kompas. Untuk memahami keberpihakan media ini, mari kita telusuri bersama sejarah kelahiran Kompas yang telah berusia 53 tahun ini.
Kalau melihat sejarahnya, sebenarnya Harian Kompas didirikan berdasarkan pada basis ideologi yang kemudian seiring dengan berjalannya waktu berubah menjadi industri media besar.
Menurut Wikipedia, ide awal penerbitan Harian Kompas datang dari Jenderal Ahmad Yani, yang mengutarakan keinginannya kepada Frans Xaverius Seda (Menteri Perkebunan dalam kabinet Soekarno) untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen.
Frans Seda kemudian mengemukakan keinginan itu kepada dua teman baiknya yakni Peter Kanisius Ojong (Tionghoa : Auwjong Peng Koen) (1920-1980), seorang pimpinan redaksi mingguan Star Weekly, dan Jakob Oetama, wartawan mingguan Penabur milik gereja Katolik, yang pada waktu itu sudah mengelola majalah Intisari ketika PT Kinta akan mengalami kebangkrutan yang terbit tahun 1963.
PK Ojong langsung menyetujui ide itu dan menjadikan Jakob Oetama sebagai editor in-chief pertamanya. Pada tahun 1964, Presiden Soekarno mendesak Partai Katholik untuk mendirikan media cetak berbentuk surat kabar, maka dari wartawan bulanan Intisari inilah sebagian wartawan Katolik direkrut.
Tokoh Katolik
Selanjutnya, beberapa tokoh Katolik tersebut mengadakan pertemuan bersama beberapa wakil elemen hierarkis dari Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI): Partai Katolik, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pemuda Katolik dan Wanita Katolik. Mereka sepakat mendirikan “Yayasan Bentara Rakyat”.
Susunan pengurus pertama dari Yayasan Bentara Rakyat adalah Ignatius Joseph Kasimo (ketua Partai Katolik) sebagai ketua, Frans Seda sebagai wakil ketua, Franciscus Conradus Palaoensoeka sebagai penulis pertama, Jakob Oetama sebagai penulis kedua, dan P.K. Ojong sebagai bendahara.
Dari Yayasan Bentara Rakyat itulah, Harian Kompas mulai diterbitkan.
Pada awal penerbitannya, Frans Seda disarankan oleh Jenderal Ahmad Yani agar Kompas memberikan wacana untuk menandingi wacana Partai Komunis Indonesia yang berkembang pada saat itu.
Namun secara pribadi, Jakob Oetama dan beberapa pemuka agama Katolik seperti Monsignor Albertus Soegijapranata dan I.J. Kasimo tidak mau menerima begitu saja, karena mengingat kontekstual politik, ekonomi dan infrastruktur pada saat itu tidak mendukung.
Tetapi, tekad Partai Katolik menerbitkan surat kabar sudah final. P.K. Ojong dan Jakob Oetama ditugaskan membangun perusahaan. Mulailah mereka bekerja mempersiapkan penerbitan surat kabar baru, corong Partai Katolik. Tapi, suhu politik yang memanas saat itu membuat pekerjaan mereka bukan perkara yang mudah. Rencananya, surat kabar ini diberi nama “Bentara Rakyat”.
Menurut Frans Seda, PKI tahu rencana itu lantas dihadang. Namun, karena Bung Karno setuju jalan terus hingga izinnya keluar. Frans Seda mengacu pada PKI yang merupakan salah satu partai besar di Indonesia pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, serta PKI memenangkan tempat keempat dalam pemilihan umum 1955.
Izin sudah dimiliki, tetapi “Bentara Rakyat” tidak kunjung terbit. Rupanya rintangan belum semuanya berlalu. Masih ada satu halangan yang harus dilewati, yakni izin dari Panglima Militer Jakarta yang pada saat itu dijabat oleh Letnan Kolonel Dachja. Dari markas militer Jakarta, diperoleh jawaban izin operasi keluar apabila syarat 5.000 tanda tangan pelanggan terpenuhi.
Akhirnya, para wartawan pergi ke pulau Flores untuk mendapatkan tanda tangan tersebut, karena memang mayoritas penduduk Flores beragama Katolik.
Nama “Bentara” sesuai dengan selera orang Flores. Majalah Bentara, katanya, juga sangat populer di sana. Ketika akan menjelang terbit petama kalinya, Frans Seda melaporkan pada presiden Soekarno tentang persiapan terbitan perdana harian tersebut. Namun, dari Presiden Soekarno inilah lahir nama “Kompas” yang berarti adalah penunjuk arah.
Akhirnya berdasarkan kesepakatan redaksi pada saat itu, untuk menerima usulan dari Presiden Soekarno untuk mengubah nama harian Bentara Rakyat menjadi Kompas. Atas usul Presiden Soekarno, namanya diubah menjadi Kompas. Menurut Bung Karno, “Kompas” berarti pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba.
Setelah mengumpulkan tanda bukti 3.000 calon pelanggan sebagai syarat izin penerbitan, akhirnya Kompas terbit pertama kali pada tanggal 28 Juni 1965.
Semoga catatan sejarah Harian Kompas tersebut, kita bisa memahami mengapa acara Reuni Akbar 212 dianggap tidak penting oleh awak redaksi media tersebut. Tabik.
Penulis: Tjahja Gunawan
