» » » Pemerintah RI Tak Mau Ikut Campur RRC Terkait Penindasan Terhadap Minoritas Muslim Uyghur
,

Pemerintah RI Tak Mau Ikut Campur RRC Terkait Penindasan Terhadap Minoritas Muslim Uyghur


[PORTAL-ISLAM.ID] Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menegaskan kembali bahwa pemerintah Indonesia tidak akan ikut campur dalam penanganan Muslim Uighur di China di tengah tekanan dari MUI bagi pemerintah RI untuk turun tangan.

“Tentu saja kami menolak atau [ingin] mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Namun, kami tidak ingin campur tangan dalam urusan domestik negara lain,” kata Kalla kepada wartawan, Senin (17/12/2018).

Laporan beredar bahwa pemerintah China telah melakukan penumpasan besar-besaran terhadap Muslim Uighur di wilayah otonomi Xinjiang yang mayoritas Muslim.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengutuk Cina atas laporan-laporan tentang penindasan, dengan mengatakan bahwa hal itu tidak sejalan dengan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap manusia di seluruh dunia. China menandatangani perjanjian pada 1998 tetapi belum meratifikasinya.

"Penindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, serta hukum internasional," kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, Senin.

Din, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, juga menuntut agar pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas untuk membela muslim Uighur.

Sumber: Jakarta Post

***

Sikap pemerintah RI ini sangat disesalkan komunitas Muslim Uyghur.

"This response is very disappointing. Indonesia must speak out against this crime against humanity"

("Tanggapan (pemerintah RI) ini sangat mengecewakan. Indonesia harus berbicara menentang kejahatan terhadap kemanusiaan ini," tulis akun resmi @UyghurCongress di twitter.)

"Chinese investments, money and influence should never be placed above humanity. We urge #Indonesia to find its voice and speak up for the #Uyghur people."

("Investasi, uang, dan pengaruh Cina tidak boleh ditempatkan di atas kemanusiaan. Kami mendesak Indonesia untuk menemukan suaranya dan berbicara untuk orang-orang #Uyghur.")
Baca juga :