[PORTAL-ISLAM.ID] Pengacara Hotman Paris kritik pemerintah karena pembangunan jalan tol yang mangkrak, membuat kemacetan total.
Kritik tersebut disampaikannya melalui sebuah postingan video di akun Instagram @hotmanparisofficial, Sabtu 8 Desember 2018.
Mangkraknya pembangunan jalan tol ini, menurut Hotman, membuat banyak rakyat sengsara. Karena banyak waktu dan bensin yang terbuang sia-sia.
"Halo pemerintah Indonesia entah siapa ini. Jalan raya Bekasi – Pulo Gadung, ini pembangunan jalan tolnya mangkrak, berhenti," katanya.
Menurut pengacara 59 tahun ini, perjalanan ini seharusnya bisa ditempuh dalam waktu 1 jam, namun kemacetan membuatnya menjadi 5 jam.
Dirinya menyebutkan, jika pemerintah tidak sanggup membangun jalan tol, akan lebih baik tidak perlu dilakukan.
"Ya kalau ga sanggup bangun jalan tol, jangan sok bangun jalan tol. Ini pembangunan jalan tol di Jalan raya Bekasi – Pulo Gadung udah berapa lama ini berhenti."
“Rugi rakyat. Halo pemerintah siapa yang tanggung jawab. Jangan sok ngebangun kalau tidak sanggup.”
Hotman mengatakan bahwa dirinya sendiri mengalami kemacetan tersebut saat melakukan perjalanan dari Bekasi menuju Pulo Gadung.
Ia juga meminta Gubernur DKI dan Pemda Bekasi untuk memperjuangkan nasib rakyat.
Agar rakyat tidak merugi waktu dan juga bahan bakar.
Permintaan itu diutarakan di video yang ia unggah di waktu yang bersamaan.
“Halo gubernur DKI dan Pemda Bekasi, tolong perjuangkan nasib rakyat. Rakyat yang melewati jalan raya bekasi menuju Pulo Gadung macet total.”
“Yang harusnya 1 jam jadi 5 jam karena ada pembangunan jalan tol yang sudah lama mangkrak. Rakyat habis waktu dan bensin 10 kali lipat .”
“Kalau memang tidak sanggup bangun jalan tol kenapa dimulai?”
“Jangan sok pamer bisa bangun jalan tol.”
“Tolong kalau tidak bongkar jalan tolnya, atau lanjutkan. Ini mangkrak bangunannya, sehingga macet total. “
“Rakyat kasihan ini. Saya barusan lewat 5 jam dari Bekasi ke Pulo Gadung.”
Kemacetan di Tol Cikampek Bukan Hanya dari Proyek
Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani mengatakan ada 47 hambatan yang membuat ruas tol Jakarta-Cikampek kerap dilanda kemacetan.
Salah satu faktor penyebabnya adalah pengerjaan proyek di ruas tol tersebut.
"Kemacetan itu kan bukan sekedar kontribusi proyek. Itu bisa 47 hambatan. Tapi kalau hambatan berkurang jadi ya bisa lebih lancar," ujar Desi di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 26 November 2018.
Adapun proyek pembangunan yang tengah berlangsung di ruas tol Jakarta-Cikampek adalah proyek LRT Jabodebek, Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated), dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Menurut Desi, upaya untuk mengurangi kemacetan di ruas tol tersebut adalah dengan melakukan managemen waktu pengerjaan proyek.
"Jangan ada proyek yang jalan dalam satu waktu dan satu lokasi. Jadi diatur. Kita koordinasi intensif. Kalau hari ini, ini yang kerja, yang lain kerja di tempat lain. Berikutnya yang ini di sini, yang lain di tempat lain," kata Desi.
Selain itu, lanjut Desi, Kementerian Perhubungan telah membuat beberapa kebijakan untuk mengurangi kemacetan di lokasi tersebut.
"Pak Menhub (Menteri Perhubungan) ada juga aturan tambah seperti ganjil genap ditambah, truk besar enggak bisa lewat lajur 3-4. Itu nanti meningkatkan koordinasi agar lebih baik lagi," ucap dia.
Solusi Pemerintah
Untuk mengatasi kemacetan di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek (Japek), Kementerian Perhubungan memberikan dua rekomendasi kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, rekomendasi yang pertama terkait proyek kereta cepat Jakarta - Bandung dan LRT Jakarta Cikampek.
Budi mengatakan, nantinya kedua proyek tersebut akan dilakukan oleh satu kontraktor.
"Kami jadikan satu kontraktor supaya dia alat-alat beratnya tidak bertumpuk di persimpangan Cikunir, dengan itu ruang-ruang jalan yang dibutuhkan akan tetap jalan," ujar dia ketika ditemui awak media di Jakarta, Rabu (28/11/2018).
Namun Budi belum merinci kontraktor yang akan melangsungkan kedua proyek tersebut.
Adapun rekomendasi kedua adalah pemberlakukan sistem ganjil genap di daerah Tambun. Hal ini dilakukan untuk memperlancar laju kendaraan dari Jakarta ke Bandung.
Menurut Budi, waktu tempuh Jakarta-Bandung dapat mencapai 10 jam dari yang harusnya hanya membutuhkan tiga hingga empat jam. "Oleh karena itu Tambun diberlakukan ganjil genap," tutur dia.
Kemenhub pun akan menyediakan 50 bus untuk membantu masyarakat saat sistem ganjil genap berlangsung
"Jadi dalam satu bus bisa mensubstitusi 50 kendaraan yang mengantre sehingga ruang-ruang itu menjadi terbuka," kata dia.
Menhub Tegaskan Proyek di Tol Japek Tetap Rampung Akhir 2019
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, menegaskan proses pengerjaan proyek infrastruktur di area Tol Jakarta-Cikampek (Japek) akan selesai akhir 2019 mendatang.
Artinya, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
"Jadi tidak membatalkan, tidak ada pembatalan. Makanya saya nyatakan, LRT tetap selesai 2019 akhir. (Semua proyek) tetap jalan, tapi diatur nanti waktunya," kata Budi ketika ditemui di Ballroom Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2018).
Budi menerangkan, proyek-proyek yang tengah dikerjakan tersebut tak ada yang dihentikan atau ditunda. Akan tetapi hanya digarap secara berganti guna mengatasi kemacetan yang terjadi selama ini.
Tiga proyek yang dikerjakan bergiliran ialah proyek LRT Jabodebek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Tol Japek Elevated.
"Dari awal tidak membatalkan. Dari awal saya berpikir, kita harus berpikir koordinatif, harus bersama-sama tanpa mau menang sendiri," tegasnya.
Guna membahas itu, Menhub bersama instansi dan perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut melakukan rapat. Apa yang diputuskan terkait ini semata-mata untuk mengkoordinasikan sistem pengerjaan proyek.
"Saya ingin katakan, bahwa apa yang kita koordinasikan itu adalah untuk me-manage waktu dan ruang bagi semua stakeholder. Agar memberikan suatu toleransi tanpa mengubah target-target mereka. Sehingga itu (pengerjaan proyek) bisa dilakukan," imbuhnya.
Ia menyebutkan, salah satu proyek di Tol Japek terdapat empat perusahaan yang tengah mengerjakan sebuah proyek. Agar lebih baik, nantinya semua waktu pengerjaan dikoordinasikan agar tidak dilakukan bersamaan.
"Mereka bisa bergantian dan bisa bersamaan tapi pekerjaan itu dikoordinasikan. Jangan sendiri-sendiri. Ada satu orang bikin balok tapi (ada yang) bawa truk, intinya mengkoordinasikan itu semua. Time line pengerjaannya tetap," tutupnya.
Sumber: Tribun
