[PORTAL-ISLAM.ID] Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto tak mempermasalahkan rencana aksi reuni 212 karena menyatakan pendapat dilindungi oleh undang-undang, namun demikian Mantan Ketum Partai Hanura itu meminta agar aksi reuni 212 tidak ngacau.
"Mereka harus mematuhi aturan yang berlaku," kata Wiranto di Yogyakarta, Rabu 21 November 2018.
Mantan Panglima TNI di era Soeharto ini menyatakan aksi reuni 212 dan rencana pengibaran bendera tauhid yang rencana digelar di lapangan Monas pada 2 Desember 2018 mendatang memang diperbolehkan oleh UU. Namun jangan sampai aksi tersebut membuat rakyat tercekam, terancam dan menimbulkan kemacetan panjang di jalan.
"Aparat pasti akan memberikan izin kegiatan aksi jika kegiatan itu jelas memiliki tema, tujuan dan siapa yang memimpin setiap kelompok kecil," ucapnya.
Terlebih lagi, saat ini adalah tahun politik di mana rakyat akan memberikan suaranya dalam demokrasi lewat pemilu. Seharusnya semua pihak menjaga situasi tetap kondusif dan jangan diganggu dengan kegiatan lain.
“Soal rencana bendera tauhid, saya persilakan rekan-rekan media bertanya langsung ke mereka. Saya tidak ikut demo,” katanya.
Bagi Wiranto, membela bendera tauhid merupakan kebenaran yang harus diperjuangkan umat Islam. Namun sayangnya banyak dari mereka yang tidak sadar bahwa aksi mereka ditunggangi kepentingan sesaat. Dan ini terbukti saat Wiranto memutarkan film tentang politik di balik bendera tauhid.
“Pemerintah saya jamin akan bersungguh menjamin kebebasan setiap individunya. Tapi jika sampai kebebasan itu ditunggangi, maka akan menghasilkan demokrasi yang tidak murni,” ujarnya.
Sumber: VIVA
***
Emang selama ini Aksi 212 dan Reuni nya pernah ngaco? Yang ada malah damai, aman nyaman penuh toleransi. Bahkan rumput aja dijagain.. apalagi NKRI.
