PARTAI BULAN BINTANG, YUSRIL & PRABOWO
Oleh: Tarli Nugroho
Kalau dikais kembali riwayat pendirian Partai Bulan Bintang (PBB), AD/ART PBB itu sebagian digodok di kantor lama IPS (Institute for Policy Studies), Jl. Suwiryo No. 6, Jakarta. IPS adalah lembaga kajian yang disokong oleh Prabowo dan teman-temannya, baik dari kalangan sipil maupun militer. Lembaga yang didirikan pada medio 1990-an ini merupakan terusan dari CPDS (Center for Policy and Development Studies). Selain Fadli Zon, pentolan lembaga ini di antaranya adalah Din Syamsudin dan Jimly Ash-Shidieqy. Di kantor IPS inilah konsep-konsep awal yang sebelumnya disusun oleh Hartono Mardjono diterjemahkan menjadi AD/ART partai.
Mas Ton, panggilan akrab Hartono Mardjono, bisa disebut sebagai pemikir utama PBB. Pertemuan-pertemuan yang membidani kelahiran PBB, selain dilakukan di rumah tokoh Masyumi kawakan, Cholil Badawi, yang juga Ketua DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) dan Wakil Ketua DPA (Dewan Pertimbangan Agung), juga dilakukan di rumah Hartono di kawasan Cipete, Kebayoran Baru.
Dalam biografi Ahmad Sumargono, "Ahmad Sumargono: Dai dan Aktivis Pergerakan Islam yang Mengakar di Hati Umat" (2004), rapat-rapat pendirian PBB hanya diikuti 12 orang saja. Selain Hartono Mardjono dan Cholil Badawi, peserta lainnya adalah Ahmad Cholil Ridwan, Abdul Qodir Djaelani, Ahmad Sumargono, Farid Prawiranegara, Fadli Zon, K.H. Anwar Sanusi, M.S. Kaban, Adian Husaini, Nuim Hidayat, dan Aru Syeif Assad. Beberapa nama lain yang dicatat pernah ikut dalam rapat sekali dua adalah Hussein Umar, yang waktu itu menjadi Sekjen Dewan Dakwah, Rachman Ghaffar, dan Kivlan Zen.
Ketika awal dikonsep, Hartono dan para pendiri PBB menginginkan agar partai baru itu dipimpin oleh Amien Rais. Dan Amien pada mulanya sudah menyatakan kesediaannya untuk memimpin partai yang disebut-sebut sebagai Neo-Masyumi tersebut. Namun, dalam perjalanannya, Amien kemudian berpandangan jika platform PBB terlalu sempit untuknya.
"Baju ini kekecilan buat saya," demikian bahasa Amien Rais waktu. Ia sendiri, atas dorongan sejumlah aktivis MAR (Majelis Amanat Rakyat) yang berlatar belakang pluri, kemudian mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN), dengan platform yang lebih terbuka.
Sesudah Amien Rais batal menjadi Ketua Umum PBB, Fadli Zon dan Farid Prawiranegara mendatangi Hartono Mardjono di rumahnya. Mereka mengusulkan agar kursi pimpinan PBB sebaiknya diberikan kepada Yusril Ihza Mahendra. Sesudah Soeharto lengser, Yusril memang sedang ngetop. Dia baru diangkat menjadi guru besar, pandai berbaku dalih, dan disertasi doktornya menulis tentang Masyumi. Karena disertasinya di Malaysia yang menulis Masyumi itulah ia sering disebut orang sebagai Natsir muda. Hartono menyetujui usulan Fadli dan Farid tersebut.
Jika kita membaca biografi Yusril, "Yusril Ihza Mahendra: Perjalanan Hidup, Pemikiran dan Tindakan Politik" (2004), tidak ada cerita mengenai riwayat awal pendirian PBB. Dalam biografinya, cerita Yusril mengenai PBB dimulai oleh fragmen telepon Hartono Mardjono yang memintanya menjadi ketua umum. Jadi, semua cerita dan kesaksian Yusril tentang PBB adalah sesudah ia menjadi Ketua Umum PBB (bukan pendirian awal PBB).
Partai tersebut akhirnya dideklarasikan persis pada hari ulang tahun M. Natsir, 17 Juli 1998. Deklarasi dilakukan di Masjid Al-Azhar. Sebagai sekretariat, dipilih Jl. Kramat V No. 14, Jakarta Pusat. Alamat itu sebelumnya adalah kantor Majalah Amanah. Tempat ini dipilih karena lokasinya yang strategis.
Fadli Zon dan Ahmad Muzani adalah orang yang mencari dan kemudian membereskan sekretariat PBB ini, termasuk membelikan peralatan kantor, lampu-lampu, dan sejenisnya. Ahmad Muzani, kebetulan bekas wartawan Majalah Amanah. Ia kini adalah Sekjen Partai Gerindra dan Wakil Ketua MPR.
Pada Pemilu 1999, PBB berhasil masuk 6 besar. Partai ini mendapatkan 13 kursi di Senayan (Partai Keadilan saat itu hanya mendapat 7 kursi). Sayangnya, sebagaimana partai lain, partai ini kemudian terlibat konflik internal. Yusril terlibat konflik dengan sebagian besar pendiri partai. Hartono Mardjono, Cholil Badawi, Abdul Qodir Djaelani, Cholil Ridwan, Fadli Zon, Farid Prawiranegara, dan sejumlah nama lain akhirnya berpisah jalan dengan Yusril.
Mungkin itu sebabnya pada Pemilu 2004, PBB hanya bisa meraih 11 kursi. Pada Pemilu setelahnya, partai ini bahkan gagal mengantarkan wakilnya ke Senayan.
Menjelang Pemilu 2019 Yusril membuat manuver agak ekstrem. Meski menolak untuk disebut sebagai pendukung Jokowi, pernyataan-pernyataannya terus-menerus menyerang Prabowo. Terakhir, ia menyebut Prabowo tidak memiliki rekam jejak membela ummat. Dengan latar belakang tadi, serangan Yusril ini agak ganjil sebenarnya.
Pertanyaannya, apakah dengan manuvernya kali ini Yusril bisa menaikan marwah PBB di mata para pemilih?! Agak sulit membayangkan hal ini. Yang paling mudah, serangan-serangan itu sebenarnya lebih dimaksudkan untuk merusak suara Prabowo.
Tetapi, apakah memang itu latar belakang manuver Yusril tersebut?
Wallahu a'lam bishawab.
