[PORTAL-ISLAM.ID] JAKARTA - KETUA DPD Partai Gerinda DKI Mohammad Taufik mengatakan, meski menyerahkan kepada PKS, bukan berarti Gerindra melepaskan harapan atas kursi Wagub DKI.
Dalam proses politik di DPRD DKI, bisa saja terjadi kursi itu tidak jatuh ke tangan PKS.
Taufik mengingatkan, pada dasarnya yang menentukan Wagub DKI adalah anggota DPRD DKI Jakarta.
Ada ketentuan kuorum dalam Rapat Paripurna DPRD DKI yang harus dipenuhi.
Jika paripurna tak kunjung kuorum, Gerindra DKI akan menangkap sinyal bahwa tidak ada kandidat yang menjadi pilihan DPRD DKI.
"Kalau proses di DPRD kan bukan urusan kami lagi. Itu mekanisme yang berbeda. Kalau DPRD enggak kuorum, bisa saja kami duduk bareng lagi menentukan kandidat lain," kata Taufik dalam percakapan dengan Kompas.com, Selasa (6/11/2018).
Saat itu, kader Gerindra bisa saja mendapat peluang menjadi Wagub DKI.
Bagaimana hal itu bisa terjadi?
Ini merujuk pada kesepakatan Gerindra dan PKS mengenai calon Wakil Gubernur DKI.
Meski setuju, Gerindra DKI membuat syarat-syarat yang harus diikuti oleh PKS.
Dua kandidat wagub yang diserahkan ke DPRD DKI Jakarta harus melalui proses tes kelayakan dan kepatutan terlebih dahulu.
"Kami enggak mau dapat cek kosong. Enggak bisa itu tiba-tiba PKS sudah menentukan dua nama. Enggak mau saya, harus fit and proper test, saya bilang," ujar Taufik.
Taufik mempersilakan PKS menyerahkan 4 nama kandidat kepada tim penguji dalam fit and proper test itu.
"Empat-empatnya dari PKS, silakan," kata dia.
Nantinya, dua kader Gerindra dan dua kader PKS yang akan menguji empat kandidat itu.
Empat kandidat tersebut akan dikerucutkan menjadi dua nama.
Dua nama itu akan diserahkan ke DPRD DKI Jakarta untuk dipilih dalam rapat paripurna.
Nah, dalam proses di DPRD DKI itulah berbagai kemungkinan masih bisa terjadi.
Namun, Taufik tidak mau terlalu jauh dengan spekulasi itu.
Dia memilih untuk menjalankan prosesnya tahap demi tahap.
"Yang penting komitmen Pak Prabowo dan Pak Sohibul Iman sudah dijalankan Gerindra DKI," ujar dia merujuk pada proses penyerahan calon Wagub DKI kepada PKS.
Keputusan menyerahkan calon Wagub DKI ke PKS mengakhiri polemik yang sekian lama tak ada titik temu.
Kursi wagub DKI kosong sejak Sandiaga Uno memilih mendampingi Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2019.
Taufik mengakui, penyerahan calon Wagub DKI pada wakil dari PKS mengacu kepada komitmen antara Prabowo dengan Presiden PKS Sohibul Iman bahwa posisi wagub akan diberikan kepada PKS.
Menurut dia, sebenarnya itu bukan perjanjian tertulis.
Kesepakatan itu tidak resmi dan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, PKS terus-menerus menagih komitmen tak tertulis itu.
"Itu hanya omongan, Pak Prabowo itu kan omongannya selalu jadi pegangan, di sisi lain PKS juga menagih terus," kata dia.
Akhirnya, Taufik mengajak anggotanya di DPD Gerindra DKI Jakarta untuk menjalankan komitmen Prabowo itu meskipun harus mengorbankan peluang mereka mendapatkan kursi wagub DKI.
"Ini bukan karena PKS. Ini karena mengamalkan kebijakan ketua umum saya saja," ujar Taufik.
