[PORTAL-ISLAM.ID] Bantuan logistik berupa makanan, pakaian, obat-obatan dan beberapa kebutuhan lainnya terus berdatangan ke lokasi gempa dan tsunami Palu Sulawesi Tengah.
Namun, menurut warga untuk mendapatkan bantuan yang ada tidaklah mudah.
Ada beberapa prosedur yang harus dilalui warga atau korban bencana, mulai dari kelengkapan administrasi tingkat kelurahan, kecamatan hingga kabupaten atau kota.
Seorang warga bernama Rini Monoarfa melalui akun facebook menceritakan:
"Jujur saya marah dan sakit hati, dari kemarin saya meminta bantuan logistik biar hanya beras seliter saja kasian untuk papaku dari kejadian gempai sampai sekarang belum juga dapat bantuan."
"Giliran mau dapat bantuan logistik malah dimintakan kartu KK sama KTP..."
"Asal kalian tau papa saya sudah tua, ucapan papaku disaat diminta (KK KTP, oleh petugas) untuk dapat bantuan "Biarlah pak saya menahan lapar daripada saya harus mencari KK KTP yang sudah ditelan bumi""
"Bukannya bikin senang orang yang kena musibah, cuma bikin orang menderita"
Dilansir TribunTimur, warga Jl Zebra, Kota Palu, bernama Saldi, juga mengeluhkan hal serupa.
Menurutnya, kelengkapan administrasi untuk memperoleh bantuan itu membuat warga kesulitan mendapatkan bantuan.
"Prosedurnya itu kan harus ada kupon, kupon diperoleh kalau ada surat keterangan dari kelurahan, kecamatan hingga kabupaten kota. Masalahnya, bagaimana kita mau mengurus itu semua sementara kita ini dalam kesusahan, mana bensin susah, akses jalan juga susah, bagaimana caranya," kata Sadli.
Selain itu, menurut Sadli, bantuan yang diperoleh kerap tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan warga saat ini.
"Itupun yang sudah datang tukar kuponnya di posko bantuan, biasanya hanya dapat air mineral saja kasihan tiga lima botol, ini kan miris," ujarnya.
Menurut ia, ribetnya pengurusan administrasi untuk mendapatkan kupon bantuan membuat kebanyakan warga memilih tidak mengurus kopun.
"Itumi nah banyak penjarahan dimana-mana, karena warga direpotkan lagi dengan surat keterangan dari pemerintahan, padahal rumah kita sudah hancur, mana ada yang mau cari lagi kartu keluarga atau KTP," ungkap Sadli.
Ia pun berharap, proses penyaluran bantuan dilakukan secara merata oleh pihak pemerintah tampa membebani warga dengan proses administratif.
"Maunya kita itu kasihan, kan banyakji truk Brimob, TNI, sama Basarnas, kenapa tidak disalurkan lansung saja itu bantuan ke masing-masing ke RT, nanti RTnya yang bagi atau kita kumpul di RT," harap Sadli. (TribunTimur)
