[PORTAL-ISLAM.ID] Publik heboh dengan Meikarta. Bukan heboh karena berduyun-duyun ingin pindah ke Meikarta bikinan Lippo Group. Tapi kasus suap perijinan Meikarta yang berujung OTT KPK.
Bahkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka. Billy Sindoro digelandang ke KPK dan tiba pada pukul 23.39 WIB, tadi malam, Senin (15/10/2018).
Dalam kasus suap perizinan Meikarta, KPK telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus tersebut. Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dkk diduga menerima uang suap Rp 7 miliar. Commitment fee yang dijanjikan Bos Lippo dkk sebesar Rp 13 miliar dari proyek tersebut.
Ingat Meikarta, ingat Menko Luhut.
Ini arsip berita lama 2017 lalu.
[Republika, 01 Nov 2017]
Manuver Menko Luhut di Meikarta
Taipan pengembang James Riady hari Minggu (29/10/2017) punya hajat besar melakukan topping off dua tower bangunan yang disebut akan menjadi kota Meikarta.
Sebagai taipan besar, tamu yang datang tentu juga orang-orang besar dan penting. Diantara yang hadir tampak Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, tangan kanan Presiden Jokowi.
Hadirnya Luhut menunjukkan bahwa acara tersebut sangat penting dan serius. Sebab bila dilihat dari posisinya sebagai Menko Maritim, maka sebenarnya prosesi topping off (pemasangan atap) tower itu tidak nyambung dan tidak kaitannya dengan jabatannya.
Media-media yang selama ini sangat rajin memuat apapun kegiatan Meikarta, menyebut nama Luhut lengkap dengan jabatannya. Jadi walaupun kegiatan ini dilakukan pada hari libur, namun dapat dipastikan sebagai kegiatan resmi.
Beberapa kutipan pernyataan Luhut dalam kegiatan itu kian menegaskan bahwa kehadiran Luhut adalah resmi sebagai pejabat negara.
Banyak pengguna media sosial yang terheran-heran dan bertanya (karena media mainstream tidak ada yang mempersoalkan), “Apa hubungannya antara Meikarta dan Menko Maritim? Apakah situasi di daratan sudah demikian genting, sehingga pejabat di lautan harus turun tangan?”
Mau dicari-cari dan dicocok-cocokkan, bahkan kalau dalam bahasa Jawa “diotak-atik gathuk” (dipaksakan untuk cocok) juga tidak akan nyambung. Lain halnya bila yang hadir Menteri PU dan Perumahan Rakyat, atau setidaknya Menko Perekonomian.
Bila melihat sepak terjang dan perjalanan karir Luhut di pemerintahan Jokowi, hadirnya Luhut di Meikarta bisa dipahami dari beberapa sudut pandang dan kepentingan.
Pertama, kehadiran Luhut menegaskan dukungan pemerintahan Jokowi terhadap proyek Meikarta.
Kedua, sebagai seorang troubleshooter kehadiran Luhut bisa dimaknai ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan di Meikarta. Selain persoalan perizinan, Meikarta nampaknya menghadapi problem tidak dapat memenuhi infrastruktur penunjang yang dijanjikan.
Link: https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/11/01/oypr0e385-manuver-menko-luhut-di-meikarta
***
Saat itu, Luhut juga menyebut izin Meikarta tidak ada masalah...
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman LBP memastikan semua perizinan dan kepemilikan tanah atas Meikarta tidak ada masalah. Kepastian itu disampaikan Luhut saat jadi pembicara pada seremoni tutup atap 2 menara Meikarta (29/10/2017)— Erna Sitompul (@erna_st) 16 Oktober 2018
Dulu katanya...https://t.co/nQ4jbGGeEn
