[PORTAL-ISLAM.ID] Meikarta, proyek kota masa depan yang menjadi harapan besar Lippo Group tersandung kasus suap perijinan.
Nasib megaproyek dengan investasi yang diperkirakan mencapai Rp287 triliun tersebut tengah terancam dampak kasus dugaan suap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
"Dulu Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan bilang izin dan kepemilikan tanah Meikarta tak ada masalah. Sekarang malah bermasalah dengan KPK," kata Ketua Presidium Pergerakan, Andrianto dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (17/10).
Untuk itu KPK juga harus periksa Luhut. Apa yang terjadi pada Meikarta saat ini bertolak belakang dengan pernyataan Luhut hampir setahun silam. Kala itu, Luhut memastikan semua perizinan dan kepemilikan tanah atas Meikarta tidak ada masalah.
"KPK harus juga periksa Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan pihak yang mewakili pemerintah pada saat peresmian awal dimulainya megaproyek Meikarta," demikian Andrianto, dikutip Kantor Berita Politik RMOL.
Dalam keterangan yang disampaikannya, Andrianto ungkap kok bisa-bisanya barang sudah grounbreaking, sementara izin belum ada? Lalu sekarang barang ini bermasalah dengan KPK.
“Jelas apa yang terjadi pada proyek Meikarta tidak saja bermasalah di pelaksanaan aturan namun sangat dimungkinkan adanya intervensi kekuasaan yang kemudian melanggar aturan. Ini jelas tidak mendidik dan sangat merugikan konsumen dan publik,” terang Andrianto.
Ditambahkan Andrianto, KPK harus bertindak adil dalam masalah Meikarta ini, dan tidak berhenti pada ditersangkakannya Bupati Bekasi serta staff Lippo. KPK harus berani usut juga Luhut Binsar Pandjaitan dan James Riady, pemilik LIPPO group.
“KPK jangan lemah. Jangan karena James Riady dekat dengan Presiden lalu KPK sungkan mengusut James pemilik Lippo group. Cara – cara Lippo harus diganjar sebagai bentuk kejahatan korporasi,” tegas Andrianto.
Dengan nada prihatin Andrianto sampaikan, seharusnya Luhut dan James yang merupakan orang dekat Presiden bisa memberi tauladan yang baik. Justru dengan cara-cara ini malah akan membuat publik tidak simpatik yang akhirnya bisa menurunkan elektabilitas Jokowi sebagai capres petahana. Apalagi sekarang rakyat sudah semakin cerdas ditengah terbukanya informasi dan pemberitaan.
“Semoga KPK tidak hanya mengusut kasus Meikarta pada level kroco-kroconya saja, sementara aktor intelektualnya tak tersentuh. Maka KPK harus adil dan tegas dalam pengungkapan kasus ini, agar tidak menimbulkan ketidak pastian hukum yang akan memicu gelombang besar protes serta ketidak percayaan publik pada hukum khususnya KPK," tutup Andrianto.
Sumber: RMOL, Suaralensa
[VIDEO Pernyataan Luhut Semua Izin Meikarta Tidak Bermasalah, saat Topping Off Pertama 2 Tower CBD Meikarta pada 29 Oktober 2017]
