[PORTAL-ISLAM.ID] Kebijakan Jokowi untuk menggratiskan Tol Suramadu mengundang tanda tanya. Pasalnya, kebijakan ini dilakukan menjelang Pilpres 2019, padahal sudah diminta sejak tahun 2016.
"Tahun 2016 Pak Jokowi pernah diminta gubernur, untuk gratiskan Suramadu waktu itu dia menolak. Tapi di saat tahun politik ini Pak Jokowi malah menyetujui," ulas anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo.
Justru ia menangkap aroma politis begitu kental di balik kebijakan gratis Tol Suramadu. Apalagi mengingat Pulau Madura adalah basis suara Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 lalu.
Bambang menilai kalau memang digratiskan, Jokowi sebetulnya tidak perlu hadir di situ karena bisa diwakili oleh gubernur atau kementerian teknis.
"Tidak perlu Presiden hadir di situ, cukup saja seperti jalan tol lain dikeluarkan suatu kebijakan. Di Suramadu itu presiden harus datang dan seakan-akan meresmikan penggratisan tadi," tuturnya saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Rabu 31 Oktober 2018.
Bambang juga mengingatkan semakin banyak masyarakat menggunakan jembatan tersebut. Sehingga dibutuhkan biaya perawatan.
"Tentu perawatan akan semakin besar, sedangkan anggaran terhadap perawatan Tol Suramadu sampai detik ini belum dianggarkan. Sehingga nanti di 2019 itu tidak ada anggaran untuk Tol Suramadu. Padahal Tol Suramadu ini butuh sekali untuk dirawat," terangnya.
Sumber: RMOL
