[PORTAL-ISLAM.ID] Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon angkat bicara soal pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pelemahan rupiah.
Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter-nya, @jansen_jsp, Selasa 11 September 2018
Awalnya, Jansen Sitindaon mentautkan pemberitaan terkait pernyataan Sri Mulyani yang menyebut melemahnya nilai rupiah tidak selalu berdampak negatif.
Dalam pemberitaan itu, Sri Mulyani menganggap pelemahan rupiah secara tidak langsung menyumbang pada penerimaan negara.
Menanggapi hal itu, Jansen Sitindaon menilai pernyataan Sri Mulyani seharusnya tidak disampaikan ke publik.
Menurutnya, pelemahan rupiah tidak baik untuk ekonomi dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Jika memang berdampak positif, kata Jansen Sitindaon, lebih baik dilepas hingga mencapai Rp 30 ribu per dolar Amerika Serikat (AS).
"Lanjutkanlah kalau begitu..
--penjelasan begini yg menurut saya tak perlu disampaikan ke Publik oleh Menkeu bu Sri. Konotasinya seakan² melemahnya rupiah ini baik untuk ekonomi dan APBN kita. Padahal faktanya TIDAK! Kalau memang baik lepas aja sampai 30 ribu," tulis Jansen Sitindaon.
Seperti dikutip dari Kompas.com, pelemahan rupiah tak selalu berdampak buruk bagi Indonesia.Lanjutkanlah kalau begitu..— JANSEN SITINDAON (@jansen_jsp) September 11, 2018
--penjelasan begini yg menurut saya tak perlu disampaikan ke Publik oleh Menkeu bu Sri. Konotasinya seakan² melemahnya rupiah ini baik untuk ekonomi dan APBN kita. Padahal faktanya TIDAK! Kalau memang baik lepas aja sampai 30 ribu. Cc: Dr @RamliRizal https://t.co/NFXwUJXeH7
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap secara tak langsung pelemahan rupiah menyumbang penerimaan negara.
Diketahui, nilai tukar rupiah saat ini berada pada kisaran Rp 14.835 per dolar AS, melebihi asumsi makro APBN 2018 yakni Rp 13.500.
Menurut dia, setiap rupiah melemah Rp 100, maka pendapatan negara bertambah Rp 4,7 triliun.
"Dengan postur APBN 2018, Rp 100 dari pelemahan rupiah memengaruhi kenaikan penerimaan kita Rp 4,7 triliun," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI di kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Senin 10 September 2018.
