[PORTAL-ISLAM.ID] Permintaan maaf terbuka kepada masyarakat dari pimpinan PDIP Jawa Timur setelah sembilan anggota DPRD Kota Malang dari fraksi Banteng ditangkap oleh KPK, merupakan langkah yang sangat terpuji. Tindakan yang jentelmen. Cukup berani.
Pimpinan mengatakan mereka akan melakukan pengawasan ketat terhadap sembilan personel pengganti antar waktu (PAW) yang akan menempati posisi kesembilan orang yang diangkat KPK itu.
Pantas diharga. Kita acungkan jempol kepada ketua PDIP Jawa Timur, Kusnadi, dan sekretarisnya, Sri Untari. Mereka akan melakukan pengawasan superketat. “Kalau perlu pengawas akan berkantor di ruang fraksi PDIP di DPRD Kota Malang.
Cara seperti inilah yang harus dilakukan. Sayangnya, pimpinan nasional PDIP hanya memerintahkan pengawasan itu kepada pimpinan di bawahnya, pimpinan daerah. Seharunya, Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Sukarnoputri sendiri memberikan keteladanan kepada warga Banteng dan seluruh rakyat. Yaitu, keteladanan tentang “steril dari korupsi” di semua level partai.
Bu Mega sebetulnya memiliki kekuasaan untuk membersihkan PDIP dari praktik korupsi. Kalau mau, beliau bisa melakukan langkah-langkah tegas dan tanpa ampun dalam menangani dugaan korupsi dan kasus-kasus korupsi yang melibatkan para politisi PDIP di semua tingkat, di seluruh Indonesia.
Dengan langkah tegas publik akan semakin percaya pada partai dan elitnya. Bu Mega sangat mungkin melakukan itu karena, boleh dikatakan, kekuasaan mutlak operasional partai ada di tangan beliau.
Tetapi, entah mengapa, Bu Mega kelihatan belum mau bertindak tanpa ampun terhadap dugaan korupsi dan kasus korupsi di lingkungan partai beliau. Padahal, momennya sangat tepat. Ketika semua orang menginginkan pembasmian korupsi, pastilah tindakan pembersihan total yang dilakukan Bu Mega akan menjadi “public relation exercise” (tayangan pemikat publik) yang akan menggemparkan. Sekaligus akan menaikkan “standing” PDIP.
Kesempatan yang tak digunakan oleh Bu Mega ini akan membuat publik merasa heran. Banyak tanda tanya. Ada apa gerangan? Apa yang membuat Bu Mega terhalang untuk melakukan pembersihan di partainya sendiri? Apakah ada sesuatu yang menyandera beliau? Apa yang beliau pikirkan? Apa yang sedang diperhitungkan? Apakah ada kemungkinan “counter attack” (serangan balik) dari orang-orang yang akan ditindak?
Sebagai partai terbesar, Bu Mega dan elit PDIP selayaknya menyadari bahwa politisi-politisi mereka sangat banyak bersentuhan dengan pengelolaan pemerintahan. Para anggota legislatif mereka di Senayan dan di banyak provinsi serta kabupten-kota, pasti sangat intens berinteraksi dengan para pejabat tinggi yang mengelola perencanaan dan anggaran.
Dua hal ini, perencanaan dan anggaran, adalah pintu utama korupsi. Sehingga, mekanisme pengawasan seharusnya bisa disiapkan sejak awal. Kalau mau!
Jadi, kita semua sebagai publik, akan melihat bagaimana Bu Megawati dan para pembantunya melakukan sterilisasi PDIP dari korupsi. Kita tidak ingin ada anggapan sinis di masyarakat bahwa pembersihan Rumah Besar PDIP tak bisa dilakukan karena belum punya “sapu yang bersih”.
Juga kita tak ingin ada anggapan bahwa pimpinan PDIP tidak memiliki “moral authoriy” (otoritas moral) atau “moral high ground” (pijakan moral) untuk melakukan pembersihan partai dari korupsi.
Penulis: Asyari Usman
