[PORTAL-ISLAM.ID] Baru saja genderang pesta demokrasi ditabuh, sejumlah pelanggaran kampanye sudah tersaji di depan mata publik. Seperti dalam Deklarasi Kampanye Damai di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (23/9/2018) kemarin. Momen yang seharusnya menjadi ajang unjuk sportivitas, justru dinodai dengan bertebarnya atribut kampanye salah satu kandidat. Ini menunjukkan, sejak awal kampanye damai sudah gagal.
Pada deklarasi yang diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, serta ratusan pendukung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah membuat aturan peserta dilarang membawa atribut kampanye, karena sudah difasilitasi oleh KPU.
Sayang, aturan itu tidak diindahkan oleh salah satu pendukung calon, yakni dari kubu Jokowi-Ma’ruf. Sejumlah simpatisan pendukung petahana, terutama perwakilan dari PDIP dan PKB, hadir ke acara dengan membawa bendera dan poster kandidat mereka. Tampaknya mereka hendak curi start di acara yang seharusnya netral.
Akibatnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hadir sebagai partai pendukung Prabowo-Sandi walk out saat deklarasi kampanye damai lantaran banyaknya pelanggaran yang dilakukan parpol pendukung Jokowi.
Atas kejadian ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku tak bisa mengontrol semua massa pendukung.Detik-detik saat Pak SBY meninggalkan lokasi Deklarasi Kampanye Damai karena ada perlakuan tidak patut dari para pendukungnya Pak Jokowi yaitu Projo#CurangSejakAwal#2019GantiPresiden #2019PrabowoSandi #AdilMakmur pic.twitter.com/NUqr637HG7— CAK KHUM (@CakKhum) 23 September 2018
"Jadi begini, sebetulnya yang sudah kita atur semua delegasi yang ada di dalam jalur karnaval. Memang kalau yang di luar ini, kita tidak bisa ngatur," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9), seperti dilansir merdeka.com.
KPU juga mengaku tak bisa memaksa mereka mencopot atribut partai. Pasalnya, kata Arief, per hari ini sudah memasuki masa kampanye Pilpres 2019.
***
Kisruh di Kampanye Damai dan sikap KPU ini disesalkan sejumlah pihak.
Kalau mengurus hal sederhana kampanye damai saja seperti itu, bagaimana dengan ngurus ratusan juta suara? Bisakah adil? jujur? netral?
Pemilih Pemilu 2019 mencapai 187 juta loh.
Wajar jika kemudian publik sangsi bahwa kontestasi demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Toh, sejak awal sudah terlihat, adanya niat untuk berbuat curang.
Di sosial media, warganet menyoroti dengan tagar #CurangSejakAwal.
Bagai mana @KPU_ID mau berdalih relawan yg membawa atribut berlebihan diluar kendali kami.— Redi Susilo (@MrReady3) 24 September 2018
Mobil 1 KPU, mobil 2 Jokowi-Ma'ruf dan mobil 3 PADI dikepung oleh relawan Jokowi. Dan keliatan kalau projo dibelakang lebih dominan yg disinyalir memprovokasi SBY.#CurangSejakAwal pic.twitter.com/1Bk55CgFCy
Aturan deklarasi kampanye damai Pemilu 2019 hari ini:— Abah (@Abaaah) 23 September 2018
▫️Parpol & relawan dilarang bawa atribut
▫️Tema nusantara, pakai baju adat
▫️Tiap partai hanya bawa 100 org
▫️Semua atribut disiapkan KPU
Sayangnya, deklarasi damai aja dilanggar. KPU & Bawaslu ngapain aja? pic.twitter.com/zxGRGOotle
Ini bukan hal yang sepele... jika hal yang sepele seperti ini Bawaslu tak mampu menangani, bagaimana dengan pemilu nanti.— Bidadari.Surga🌾✌ (@Surgabidadari3) 23 September 2018
.
.#CurangSejakAwal #2019GantiPresiden #2019PrabowoSandi pic.twitter.com/2b876E54Wk
Terang benderang mereka membawa atribut padahal tidak diperbolehkan. Kalo ngga diberi sanksi berarti #CurangSejakAwal dong ?— IG : dimasakbarz (@dimasakbarz) 23 September 2018
Beda banget sama kubu #PrabowoSandi pic.twitter.com/vSctC5Gll2
Ngurus hal sederhana deklarasi damai saja gak bisa...— Mas Piyu 🇮🇩 (@maspiyuuu) 23 September 2018
Gmn ngurus jutaan suara? Yakin adil? Jujur?