[PORTAL-ISLAM.ID] Pemilu 2019 belum dimulai, tapi indikasi potensi kecurangan berhasil ditemukan Tim Prabowo-Sandi.
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menyebut koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Jumlah data pemilih ganda tersebut ditemukan dalam DPS yang berjumlah 137 juta.
"Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25.410.615 pemilih ganda di beberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan," kata Mustafa saat konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta, Senin malam (3/9/2018), seperti dilansir CNNIndonesia.
Sejauh ini, KPU tengah memperbaharui DPS menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam DPS yang tengah difinalisasi menjadi DPT, kata Mustafa, ada 185.994.374 pemilih Pemilu 2019. KPU akan menetapkan DPT tersebut pada Rabu mendatang (5/9).
Mustafa mengatakan poros Prabowo-Sandi meminta KPU agar memberikan data DPS terbaru sebelum ditetapkan sebagai DPT. Mustafa mengklaim pihaknya selama ini baru diberikan data DPS yang berjumlah 137 juta. Itu pun sarat dengan pemilih ganda.
Mustafa mengatakan poros Prabowo-Sandi terlebih dahulu ingin mengecek data DPS terbaru yang dibuat KPU sebelum ditetapkan sebagai DPT. Mustafa cemas data DPS 185 juta milik KPU yang terbaru juga sarat dengan pemilih ganda seperti dalam data DPS sebelumnya yang berjumlah 137 juta.
"Bisa bayangkan dari 130 juta saja sudah ada 25 juta yang tergandakan. Ini makanya yang ingin kita lihat. Apakah ada yang tergandakan lagi atau tidak," ucap Mustafa.
Mustafa mengatakan bahwa 25 juta data pemilih ganda yang ada dalam DPS milik KPU sama dengan 25 juta suara atau 18 persen suara pemilih dalam pilpres. Jika dialokasi ke ranah pemilihan legislatif, Mustafa menyebut 25 juta suara sepadan dengan 104 kursi di DPR.
Mustafa menegaskan koalisi Prabowo-Sandi tidak ingin ada suara palsu yang merusak kualitas pemilu. Karenanya, Mustafa mengatakan koalisi Prabowo-Sandi menolak jika KPU menetapkan DPT pada Rabu mendatang (3/9) jika belum memberikan DPS terbaru untuk dicek keabsahannya.
"Menolak rencana KPU, yang akan menetapkan DPT pileg dan Pilpres yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5, bulan September 2018," ujar Mustafa.
Di tempat yang sama, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku kaget sekaligus tercengang ketika menemukan 25 juta data pemilih ganda dalam DPS yang dibuat KPU. Seperti halnya Mustafa, Muzani meminta KPU agar memberikan data DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT pada Rabu (5/9).
"Kami akan melakukan penyisiran," ucap Muzani.
Muzani lantas mengingatkan bahwa KPU mesti jujur, terbuka, dan independen dalam menjalankan fungsinya. Muzani mengatakan bahwa semua pihak pun ingin pemilu dan pilpres berjalan dengan adil. Baik itu peserta pemilu yakni capres-cawapres dan partai politik, dan juga masyarakat selaku pemilih.
"Jangan sampai kepercyaan publik jadi sia-sia, jangan sampai demokrasi yang kita angkat tinggi-tinggi menjadi sesuatu yang sia-sia belaka," kata Muzani. (CNNIndonesia)
