Asian Games Rp 30 T, Pertemuan IMF Rp 810 M, Lombok 548 Meninggal Hanya Rp 38 M
Oleh: Natalius Pigai
(Aktivis Kemanusiaan, Eks Komisioner Komnas HAM)
GEMPA yang mengguncang Lombok meluluhlantakkan infrastruktur vital, menghancurkan ribuan rumah dan gedung. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 548 jiwa. Aktivitas perekonomian dan pemerintahan macet. Belum lagi suasana kebatinan masyarakat.
Meski sedemikian parah, pemerintah baru mengucurkan dana Rp 38 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari bantuan pemerintah untuk pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia pada Oktober 2018 sebesar Rp 810 miliar dan Asian Games Rp 30 triliun. Hal ini dinilai tidak adil.
Adalah adanya bentuk ketidakadilan terkait anggaran untuk korban gempa di Lombok NTB yang hanya puluhan milar rupiah jika dibandingkan dengan bantuan pemerintahan untuk acara seremonial yang mencapai ratusan miliar rupiah adalah potret nyata dan ketidakpedulian pemerintahan Jokowi saat ini.
Hal ini semakin membuktikan pemerintah tidak adil terhadap orang-orang miskin dan korban bencana alam yang saat ini sedang menderita. Bahkan pemerintah cenderung meninabobokan orang-orang kaya dan kaum elit.
Potret ketidakpedulian terlihat dari distribusi anggaran dimana soal-soal seremoni menghabiskan anggaran begitu fantastis, seperti pertemuan bank dunia mencapai Rp 850 miliar dan Rp 30 triliun untuk Asian Games yang diselenggarakan secara besar-besaran di atas penderitaan rakyat Indonesia.
Pemerintah harus tahu bahwa bencana alam di Lombok telah menjadi perhatian dunia internasional, termasuk para atlet yang saat ini sedang berlaga di Asian Games.
Pemerintah tentu memastikan adanya pemenuhan kebutuhan hak asasi termasuk sandang, pangan dan papan untuk korban bencana alam. Upaya-upaya pemenuhan remedial bagi korban termasuk korban gempa di Lombok menjadi urgensif.
Oleh karenanya rakyat pantas kecewa pada Jokowi yang harusnya secara jujur menyampaikan kepada peserta Asian Games bahwa bangsa Indonesia sedang dalam musibah. Hal itu dilakukan agar menimbulkan simpati dari atlet negara-negara lain. Tindakan seperti itu wajar sebab kita berada di milenium kemanusiaan dimana pilar-pilar HAM dan intervensi kemanusiaan telah menjadi nilai universal tiap negara.
Gempa NTB telah merusak segalanya termasuk korban nyawa yang tidak sedikit jumlahnya maka termasuk bencana besar sehingga penanganannya harus diambil alih pemerintah pusat dengan manajemen termasuk pendanaannya. Oleh karena itu sudah wajar jika pemerintah mengumumkan Bencana Nasional.
Pernyataan bencana nasional tidak terpengaruh pada Lombok baik investasi dan destinasi wisata karena bencana alam ini sudah tentu diketahui oleh publik di seluruh dunia. Tidak ada alasan yang lebih kuat untuk menghindari tanggungjawab pemerintah dengan alasan investasi dan pendapatan dari sektor pariwisata selain empati kemanusiaan.
Peristiwa Lombok adalah peristiwa kemanusiaan dengan kerugian yang diterima sesuai rilis BMKG maka kerugian lebih dari Rp 7 triliun sementara pemerintah hanya membantu Rp 38 miliar.
Berpedoman pada pengalaman gempa Aceh, Yogyakarta dan lainnya idealnya sudah punya pengalaman cukup untuk bekerja secara sistemik, terkordinasi, cepat, tepat dan maksimal. Baik pada fase darurat pasca gempa, fase rehabilitasi dan recovery semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan infrastruktur masyarakat.
Hari ini nalar publik tercederai dengan kebijakan darurat penanganan gempa Lombok di tangan Jokowi yang mengecilkan suasana kebatinan masyarakat Lombok yang sedang sedih. Memang ironi di negeri kemanusiaan yang adil dan beradab. [RMOL]
