[PORTAL-ISLAM.ID] Tindakan represif terhadap aktivis #2019GantiPresiden dinilai aparat penegak hukum tidak netral dan terseret dalam politik praktis.
Ketua Pimpinan Pusat Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria), M Nizar Zahro menilai, insiden yang terjadi di Pekanbaru dan Surabaya saat deklarasi #2019GantiPresiden membuktikkan bahwa aparat tidak netral. Aparat sudah terseret dalam politik praktis.
Logikanya, aparat tidak akan mungkin tunduk pada kemauan ormas. Aparat sejati hanya akan tunduk kepada Undang-undang.
Menurut Nizar, acara deklarasi #2019GantiPresiden adalah acara yang sah secara konstitusional. Para aktivis dijamin oleh konsitusi dan UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Aparat mestinya sadar, sejarah sudah membuktikan tidak ada yang bisa melawan kehendak rakyat. Seberapa banyaknya kayu yang digebukkan, sebera pun kerasnya gebukan tersebut, tetap rakyatlah yang akan tampil sebagai pemenang," ujar Nizar, seperti dilansir Republika.
Sementara, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyampaikan bahwa sikap represif aparat justru yang akan 'membantu' kekalahan Jokowi, berkcata pada apa yang terjadi pada kasus Ahok.
"Ada yang dorong agar sikap aparat keamanan kepada gerakan hestek #GantiPresiden2019 tidak berubah (represif -red). Agar seperti mereka membantu kekalahan @basuki_btp di DKI mereka akan membantu kalahkan @jokowi di 2019. Bahkan sekalian juga membantu masuk bui," kata Fahri Hamzah melalui akun twitternya.
Hal ini berkaca pada gerakan Aksi Bela Islam yang dihalang-halangi sampai dituding makar, namun justru makin membesar dan berujung kekalahan petahana DKI hingga masuk bui.
Kadang Fahri terlalu baik membuka rahasia ini :)
Ada yg dorong agar sikap aparat keamanan kepada gerakan hestek #GantiPresiden2019 tidak berubah. Agar seperti mereka membantu kekalahan @basuki_btp di DKI mereka akan membantu kalahkan @jokowi di 2019. Bahkan sekalian juga membantu masuk bui. #PeringatanCinta— #KopiRevolusi (@Fahrihamzah) 27 Agustus 2018
