Oleh: Fahri Hamzah
(Saat ini sedang bertugas di Makkah sebagai Pengawas Haji)
Sore menjelang malam waktu Makkah, saya ingin menulis tentang #BiayaPolitik2019 yang oleh @KPK_RI agak diabaikan. Saya ingin memberi komentar lebih lanjut terkait pengakuan @sandiuno yg ingin membiayai pasangan #PrabowoSandi2019. Karena isu penting maka saya bicara.
Isu yang dilontarkan salah seorang kandidat wapres pada #Pilpres2019 adalah isu penting. Apalagi berkaitan dengan masalah yang menggelayuti bangsa kita. Akar korupsi sistem itu ada pada #BiayaPolitik2019 dan kalau @KPK_RI menganggap sepele ini saya sayangkan.
Ada banyak sebab itu ini penting:
(1) Pertama, karena baru sekarang ada orang yang mengaku akan membiayai sendiri #BiayaPolitik2019 sampai 1 Trilyun Rupiah. @sandiuno sudah mengakui angka itu meski kita tidak tahu apakah uangnya sudah ada atau belum.
Pengakuan @sandiuno ini punya efek yang sangat luas. Bagi pribadi nya pun akan besar. Sederhananya, tahun depan, apalagi jika menang, beliau akan mengumumkan bahwa dalam LHKPN-nya telah terjadi pengurangan Harta senilai Rp 1 T. #BiayaPolitik2019
Sebagai pengusaha, mungkin terbiasa beliau rugi 1 trilyun. Bagi Pribadi tentu tidak. Apalagi Ia melakukan itu juga sebagai pejabat publik (wagub DKI) yang kekayaannya dipantau ketat oleh @KPK_RI . Harta pejabat itu rawan kena TPPU apabila penegak hukum lagi iseng.
Saya membayangkan kerumitan yang luar biasa bagi pak @sandiuno untuk memisahkan alokasi 1 trilyun dari 3,8 trilyun rupiah kekayaan pribadinya. Sementara itu, karena sudah diumumkan kini mata semua pihak termasuk kader parpol juga ikut menunggu tindak lanjut.
(2) Kedua, isu ini penting juga karena merupakan salah satu dari akar korupsi di Indonesia. Saya kategorikan korupsi itu hanya dua: yang berakar pada politik dan yg berakar pada pelayanan publik. Dengan mengatur #BiayaPolitik2019 maka kita memangkas 1 akar utamanya.
Masalahnya, apakah kita berniat menghapus korupsi politik? Saya melihat respon @KPK_RI atas kasus ini menegaskan bahwa memang korupsi bukan mau diakhiri tetapi dibiarkan akarnya dan mewabah lalu menjadi momok. Seperti ada kehendak agar kita tetap punya masalah untuk sibuk.
Saya punya observasi yang cukup luas tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, kesimpulan saya koruspi bukan mau diakhiri tapi dibuat jadi mitos. Akarnya tidak dicabut tapi ceritanya dibuat kompleks sehingga korupsi kita terima sebagai nasib bangsa kita.
Padahal, kalau mau, sederhana saja. Kalau @sandiuno pribadi mengaku harus keluar 1 T rupiah, maka biaya sebenarnya yang dikeluarkan setiap kandidat berapa. Kalau misalnya 5 T lalu sisanya siapa yang menanggung? Kalau tidak jelas berarti akar masalah ketemu.
Kalau dalam politik ternyata porsi pembiayaan gelap lebih banyak dari yang terang seperti pengakuan @sandiuno itu berarti kita sudah masuk dalam darurat pembiayaan politik. Bikinlah terang maka korupsi akan hilang. Itu abjad (urutan) kerja kalau mau korupsi hilang.
Kejujuran @sandiuno bahwa ia siap menanggung beban biaya 1 Trilyun adalah mutiara. Paling tidak supaya kita mulai jujur terkait #BiayaPolitik2019. Ia takkan kena delik apa-apa karena ia adalah calon. Pertanyaannya bagaimana dengan calon lain?
Kalau pasangan lain tidak ada yang mengaku membiayai, lalu siapa yang membiaya mereka? Ini uang tidak kecil. Bagaimana menjelas masuknya uang trilyunan ke rekening kandidat sementara kebanyakan tidak dilaporkan? Padahal UU mengatur pembatasan? #BiayaPolitik2019
Jadi teorinya, politik itu tidak jelas, makanya Perlu regulasi supaya terang. Tapi semakin banyak yang tidak jelas politik akan memproduksi kerusakan sistem. Maka, langkah @sandiuno untuk mengumumkan pembiayaan adalah awal membersihkan politik dari yang tidak jelas.
Pertanyaanya, apakah otoritas seperti @KPU_ID yang sudah bikin norma hukum baru kepada mantan napi korupsi (tidak boleh jadi caleg), juga @bawaslu_RI, dan utamanya @KPK_RI yang sudah nagkap ribuan orang itu mengerti bahwa ini #BiayaPolitik2019 sumber persoalan? Atau tidak masuk dalam akal?
(3) Ketiga, kenapa masalah ini penting karena pemilu ini bukan hanya #Pilpres2019 tapi juga #Pileg2019 dan keduanya memiliki masalah pembiayaan yang sama. Apabila kita benar-benar ingin menghapus uang haram dari politik maka inilah waktunya. #BiayaPolitik2019 harus ditata.
Seandainya pejabat dan lembaga berwenang memberantas korupsi seperti @KPK_RI memang niat, maka inilah waktu yang tepat. Tangkal uang haram masuk politik sejak dini melalaui pengaturan #BiayaPolitik2019 secara transparan.
Sekian.
(Dari twit @Fahrihamzah 15-8-2018)
Calon yg biaya kampanye nya pake duit sendiri jika menang tdk akan tersandera hutang Budi, tinggal jalankan visi misinya,
— kaprikurt (@kaprikurt) 16 Agustus 2018
beda kalo calon yg biaya kampanyenya dimodalin apalgi sama cukong, pas menang pasti ada balas jasanya.. bikin proyeklah bikin aturanlah yg nguntungin pemodal
