[PORTAL-ISLAM.ID] Anatomi politik demokrasi Indonesia di era digital menjadikannya liberal. Penguasa incumbent biasanya ingin mengulangi duduk di kursi yang sama untuk dua periode. Gambaran ini tampak pasca reformasi dan kemunculan pilihan langsung. Partai politik yang memerankan hiruk pikuk politik berkepentingan mengukuhkan kekuasaan. Mereka pun berbagi peran, terkadang antagonis, di lain waktu protagonis.
Jika sebagai oposisi, mereka mengklaim bersama rakyat. Bahasa dan komunikasinya mengatasnamakan rakyat. Sebaliknya, jika sebagai koalisi, mereka menebar kinerja petugas partainya. Gembar-gembor telah berbuat yang terbaik untuk negeri. Kondisi koalisi dan oposisi inilah yang sering membingungkan rakyat. Rakyat pun akhirnya paham bahwa mereka dijadikan kelinci percobaan. Tidak ada yang betul-betul bersama rakyat.
Pada tahun politik 2018 dan 2019 merupakan puncak dari pengabaian urusan rakyat. Politisi, partai politik, dan pemburu kekuasaan sibuk mengamankan posisi. Rakyat begitu terbelah menjadi dua. Pendukung radikal dari dua kubu bergentayangan di dunia nyata dan maya. Hal yang menjadi sorotan yaitu niatan Presiden Jokowi untuk naik tahta di periode kedua. Beberapa manuver politiknya secara senyap mampu menyihir publik:
Pertama, partai politik mitra koalisi dalam kesempatan Mukernas sudah mendeklarasikan Jokowi 2019. Komunikasi publik untuk membentuk persepsi rakyat sudah berjalan beriringan dengan pilkada serentak 2018. Jagoan di daerah disiapkan untuk pengamanan suara pada pemilu serentak 2019. Pemetaan lumbung suara partai, berkaca pada pemilu 2014, parpol tak ingin kalah dan terkecoh.
Kedua, pemunculan statement tokoh nasional, keagamaan, dan pemberian jabatan ke dalam lingkaran kekuasaan. Pembentukan badan-badan kerja baik yang terkordinasi dengan istana, maupun dalam lingkup pelaksana lapangan. Kemunculan badan itu pun kian jumbo dan tak jelas arah. Akhirnya urusan rakyat dalam pemenuhan sandang, pangan, dan papan terbengkalai.
Ketiga, pasca pilkada 2018 muncul pernyataan dukungan resmi dari calon kepala daerah terpilih untuk mendukung Jokowi dua periode. Semisal Ridwan Kamil dan Khofifah Indarparawansah. Terbaru TGB Zainul Majdi resmi mendukung. Banyak pihak yang menyesalkan, khususnya dari kalangan umat Islam.
Keempat, radikalisasi propaganda pendukung melalui media. Ragam kebijakan dan capaian pemerintahan Jokowi di mata pendukung setia radikal dianggap ‘wah’. Tak peduli apakah itu bersebrangan dengan konstitusi ataukah semau sendiri. Jejaring pendukung komunitas kian beringas dalam promosi. Pasukan buzzer di medsos kian radikal dan menyerang.
Di sisi lain, pihak pro dua periode harus berhadapan dengan gelombang oposisi. Gaung #2019GantiPresiden ditanggapi serius, meski awalnya tak diurus. Rakyat mulai terpukul dengan ragam kebijakan yang tidak memihak rakyat. Jawaban pertanyaan rakyat tak terjawab memuaskan, justru jawaban irasional dan menyakiti emosional.
Sinyalemen perlawanan yang ditujukan dengan tenggelamkan partai pendukung penista agama. Umat yang berkumpul di samping ulama’ kini mendengarkan petuahnya. Kebingungan umat Islam menentukan sikap inilah yang akhirnya menjadi celah. Selalu ada cara untuk memecah kekuatan umat. Hal ini disebabkan perjuangan umat masih pada basis kepentingan dan miskin konsep cara memenangkan Islam. Tampaknya potensi umat Islam akan mudah dikooptasi kepentingan partai politik yang menginginkan suaranya.
Umat Islam sebagai pasar perebutan ‘suara tuhan’ harus tetap waspada. Kehati-hatian terkait upaya makar harus terus disadari. Pasalnya, sikap rakyat seringnya lupa dan mudah masuk angin. Di samping itu, jebakan-jebakan telah disiapkan untuk menghukum tokoh-tokoh dan mengungkap celah. Upaya kriminalisasi dan penakutan penjara jadi ancaman.
Detik demi detik, rakyat terus memantau peluang Jokowi dua periode. Jika kebijakan yang terus ditelurkan semakin menggumpalkan kemarahan, cukup satu periode menjadi kenyataan. Bagitu pun para bandar politik baik dalam dan luar negeri sedang mencari alternatif pengganti di menit terakhir. Sementara, Jokowi masih di atas angin. Jika rakyat menginginkan perubahan, maka arah angin berubah dan semua akan meninggalkannya. Peta politik pun akan berubah.
Bagi umat Islam jangan mudah silau. Sesungguhnya umat islam memiliki hukum dan pemikiran yang agung. Tatkala hukum dan pemikiran berkaitan dengan politik Islam diabaikan, umat akan jatuh ke lubang yang kedua. 2019 harus penuh kewaspadaan. Umat jangan mau ditipu lagi dengan janji manis politisi yang mengabaikan syariah Islam. Umat harus terus melakukan perjuangan politik dengan membongkar setiap makar jahat politisi dan musuh-musuh Islam. Jelas sudah, demokratisasi yang melanda Indonesia menjadi bencana besar yakni penjauhan syariah islam dari kehidupan. Tetap waspada, 2019 di depan mata. Tik-tok tik-tok akankah Jokowi dua periode? Atau justru 2019 akan mengubur semua mimpi-mimpi?
Penulis: Hanif Kristianto
