[PORTAL-ISLAM.ID] Pada Selasa 3 Juli 2018, Pemerintah menghentikan pencarian dan penyelamatan korban karamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Sinar Bangun di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.
Angkutan penyeberangan yang sehari-hari mengangkut barang dan penumpang bernama KM Sinar Bangun ini diketahui terbalik dan tenggelam sekitar pukul 17:15 WIB pada Senin, 18 Juni 2018.
Menurut keterangan pihak Basarnas, seperti dilansir idntimes, diduga sebanyak 193 orang masih hilang. Jumlah ini cukup fantastis, bahkan mencapai tiga kali lipat dari estimasi awal. Angka ini pun masih kemungkinan berubah karena belum ada yang tahu persis berapa penumpang yang ada di atas kapal saat kecelakaan terjadi.
Pada Jumat (67/2018) kemarin, keluarga korban dan masyarakat Sumut menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman.
Mereka menuntut Presiden Jokowi untuk menuntaskan pencarian korban.
"JOKOWI Kenapa Jasad Saudara Kami Tidak DIANGKAT dari Dasar Danau Toba?"
Demikian isi pesan tertulis yang dibawa.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta, Agung Tamtam Sanjaya Butar-butar atas nama masyarakat Sumatera Utara mengharap melalui aksi damai ini pemerintah Indonesia terketuk hatinya.
"Padahal sudah ditemukan lokasi dan keberadaan bangkai Kapal Motor Sinar Bangun dan jenazah di dasar Danau Toba, di kedalaman 450 meter, pemerintah kita malah menghentikan pengangkatan. Karena itu, kami memohon agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pihak-pihak yang mampu untuk turun yangan menangani penderitaan masyarakat ini," tutur Sanjaya Butar-butar, seperti dilansir kantor berita RMOL.
"Kami mengetuk hati Pak Presiden Jokowi untuk segera bersurat kepada PBB, untuk meminta bantuan agar bangkai kapal motor dan jenazah yang masih dibiarkan tenggelam di dasar Danau Toba itu bisa diangkat," jelasnya.
Tamtam menyampaikan, dalam seruan dan juga permohonan mereka yang dikirimkan ke kantor perwakilan PBB di Jakarta, diminta juga Danau Toba sebagai warisan dunia yang didorong masuk ke Badan PBB United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) itu, sangat butuh pertolongan negara-negara di dunia, yang memiliki teknologi dan kemampuan menyelam hingga kedalaman 450 meter, sehingga bisa mengangkat jenazah dan bangkai KM Sinar Bangun.
Dia mengingatkan, pada 18 Januari 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan telah meresmikan Pusat Informasi Geopark Nasional Kaldera Danau Toba di Parapat, Sumatera Utara. Saat itu, Jonan berharap agar geo center ini dapat berkembang menjadi berstandar nasional nantinya.
"Pernyataan pemerintah yang telah menyerah untuk mengangkat bangkai KM Sinar Bangun dan jenazah, membuat masyarakat gamang. Oleh karena itu, kami berharap PBB mau dan mampu untuk membantu Indonesia untuk turun ke Danau Toba," ujar Tamtam.
Sementara itu, koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Kristopel Manurung menegaskan, mereka menolak penghentian pencarian dan pengangkatan bangkai KM Sinar Bangun.
"Tolong lanjutkan pencarian dan pengangkatan bangkai Kapal Motor Sinar Bangun dan jenazah. Itu sesuai perintah undang-undang loh," tuturnya.
"Ini juga harus menjadi evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam jasa angkutan air di Indonesia," imbuh Kristopel.
Menurut dia, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang dibentuk pemerintah pusat dibubarkan saja karena tidak berbuat apa-apa terhadap peristiwa itu. "Tinjau ulang kewenangan BPODT," pungkas Kristofel.
Pencarian korban kecelakaan KM Sinar Bangun di Danau Toba, resmi dihentikan Selasa (3/7) lalu. Pihak otoritas mengatakan hal ini disepakati setelah diskusi yang "intens" dengan keluarga korban. Akhir dari upaya pencarian diiringi dengan doa, tabur bunga di Danau Toba dan upacara peletakan batu pertama untuk pembangunan monumen korban KM Sinar Bangun.
Aktivis Ratna Sarumpaet menyinggung Presiden Jokowi dan pejabat BPIP yang cuma diam terkait penghentian pencarian jasad korban kapal tenggelam di Danau Toba.
"Seminggu sudah @luhutpanjaitan stop evakuasi korban Danau Toba. Putusan tak manusiawi, tidak transparan, dilanggar Pancasila ini ramai diprotes di Sumut, Jkt, media/sosmed, namun aku belum dengar suara Pa @Jokowi dan @mohmahfudmd yg digaji BPIP dg mahal itu mpersoalkannya. #RSCCTakkanBerhenti," kata Ratna Sarumpaet, yang sempat adu mukut dengan Luhut saat memprotes penghentian pencarian.
Seminggu sdh @luhutpanjaitan stop evakuasi korban D. Toba. Putusan tak manusiawi, tdk transparan, d langgar Pancasila ini ramai dprotes d Sumut, Jkt, media/sosmed, namun aku blm dngr suara Pa @Jokowi d @mohmahfudmd y digaji BPIP dg mahal itu mpersoalkannya. #RSCCTakkanBerhenti pic.twitter.com/8KfGv9xi30— Ratna Sarumpaet (@RatnaSpaet) 10 Juli 2018
