(Menkumham Yasonna Laoly, Caleg PDIP)
[PORTAL-ISLAM.ID] Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mendesak Presiden Joko Widodo segera mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lembaga permasyarakatan (lapas) Sukamiskin.
"Presiden perlu copot Menkumham Yasonna Laoly. Lapas Sukamiskin jadi rumah dan kantor baru yang nyaman bagi para koruptor asal sanggup bayar mahal bukan rahasia yang baru," kata Dahnil lewat keterangan tertulis, Sabtu (21/7/2018).
Dahnil yakin yang paling bertanggungjawab terkait dengan hal tersebut adalah Menteri Yasonna, yang ia yakin sejak lama telah mengetahui rahasia publik tersebut, namun tidak pernah ada tindakan nyata.
"Jadi saya kira bukan cuma sekadar dicopot, yang bersangkutan perlu diminta keterangan juga karena hal ini terkait dengan tanggung-jawabnya," katanya.
Yasonna, kata Dahnil, harus bisa menjelaskan dugaan lobi napi kepada menteri atau pihak terkait lain yang memiliki pengaruh kuat dengan fasilitas penjara agar mendapat izin dan tempat lapas yang sesuai keinginan napi.
Hal senada disampaikan anggota DPR-RI Komisi III Muhammad Syafi'i yang mengatakan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tahu soal praktik kotor bawahannya di lapas.
Caleg PDIP
Kejadian di Lapas Sukamiskin ini menampar PDIP yang secara resmi menjadikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebagai caleg di Pemilu 2014.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan alasannya mendaftar sebagai caleg karena perintah dari partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.
Ia menyatakan telah berbicara dan mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Saat melapor kepada Jokowi, ia berkomitmen tetap menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik. "Saya akan melakukan kerja kerja kerja saya dengan baik," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 18 Juli 2018, seperti dilansir Tempo.
Terkait kampanye, kata Yasonna, ia mengklaim akan menyusun jadwal dengan rapi dan melakukannya di akhir pekan. "Saya akan bentuk tim, anggota. Jadi bentuk tim aja, kontrol dari jauh, saya sesekali datang, minta izin ke presiden dan tidak menggunakan fasilitas negara," ujarnya.
