[PORTAL-ISLAM.ID] Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menegaskan bahwa pemerintah tidak ada niatan membekukan akun Twitter politisi, seperti kasus yang dialami oleh Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman.
Di sela-sela peninjauan Menkominfo terkait kesiapan infrastruktur telekomunikasi di kawasan Gelora Bung Karno, pemerintah tidak meminta kepada Twitter untuk men-suspend akun yang bersebrangan atau oposisi.
"Pemerintah tidak meminta akun tadi yang disebutkan (Habiburokhman) untuk di-take down. Itu bisa dicek langsung," ungkap Rudiantara, Kamis 26 Juli 2018.
Rudiantara menuturkan Twitter memiliki aturan tersendiri terkait bagaimana pihaknya bisa sampai membekukan suatu akun. Ia berkeyakinan Twitter menjalankan aturannya itu, jika ada akun yang memang melanggar regulasi.
"Sepengetahuan saya, beberapa kasus lama memang melanggar regulasi Twitter," ujarnya.
Seperti diketahui, Rabu, 25 Juli 2018, linimasa media sosial twitter menjadi heboh. Beberapa akun oposisi besar yang giat menyuarakan gerakan #2019GantiPresiden dibekukan (disuspend) oleh pihak Twitter.
Salah satu yang turut terkena suspend adalah Pengurus PP Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya dan Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman.
