[PORTAL-ISLAM.ID] Indonesia Police Watch (IPW) menyinggung soal keberadaan jenderal polisi yang turut hadir di kampanye salah satu pasangan calon (paslon) gubernur di Maluku. Mabes Polri didesak untuk segera mencopot perwira tinggi (pati) tersebut dari jabatannya.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut, ada seorang Pati Polri yang berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) aktif ikut berkampanye untuk salah satu paslon kepala daerah (kada). Keberadaannya jenderal itu dikhawatirkan adanya ketidaknetralan institusi Polri di Pilkada Serentak 2018. Terutama di Pilkada Maluku.
"IPW khawatir ketidaknetralan pejabat Polri ini akan memicu konflik besar di Maluku, mengingat daerah itu sangat rawan konflik," kata Neta dalam keterangan tertulisnya yang diterima JawaPos Rabu 20 Juni 2018.
Menurut Neta, keluhan ketidaknetralan pejabat Polri ini juga disampaikan oleh jenderal senior dari lingkungan TNI. Jenderal itu meminta IPW untuk mendesak Polri menarik oknum tersebut dari jabatannya supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari.
Lebih jauh Neta berpendapat, pada Pilkada Serentak 2018, sikap Polri seakan mendua. Satu sisi membentuk Satgas Nusantara untuk menciptakan pilkada aman dan damai. Di sisi lain terjadi pembiaran terhadap oknum perwiranya yang memicu ketidaknetralan dalam proses Pilkada.
"Apa yang terjadi di Maluku itu adalah pembiaran dari Polri. Hal ini sangat memprihatinkan dan jika dibiarkan akan terjadi konflik besar di daerah itu. Kekhawatiran ini juga dirasakan jajaran TNI, terutama di Maluku," ujar Neta.
Adapun bentuk keresahan yang paling disoroti masyarakat di Maluku yakni pada Senin 18 Juni 2018 di Kabupaten Aru. Ketika itu seorang oknum Pati Polri berpangkat bintang satu dan berpakaian dinas memberikan pengarahan kepada seluruh personel Polres Aru, Bhayangkari, personel BKO Brimob, dan BKO Pol Air.
Mereka diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan Pilkada dengan serius dan situasi tetap harus aman, akan tetapi harus memilih calon gubernur tertentu.
Berikut petikan perintah oknum pati Polri tersebut:
Tugas kita adalah salah salah satunya, selain untuk mengamankan pilkada berjalan aman lancar damai, juga dalam rangka memenangkan MI (inisial salah satu cagub). Ada risiko, risiko akan saya tanggung.
Perintah oknum jenderal itu disambut tepuk tangan oleh seluruh elemen yang hadir.
Lebih lanjut, Neta menuturkan apa yang dilakukan Pati Polri tersebut bisa memecah belah rakyat Maluku dan memicu konflik besar.
"Untuk itu, aksi Brigjen ini harus segera dihentikan. IPW mendesak Mabes Polri segera mencopot Brigjen itu dari jabatannya. Bahkan Panwaslu dan DPR perlu mencermati situasi Maluku agar pilkada tidak berbuah konflik besar yang berkepanjangan di wilayah rawan konflik," pungkasnya.
Koq gini? 》Berikut petikan perintah oknum pati Polri tersebut:
— NanikR_Cece (@NanikR_Cece) June 20, 2018
Tugas kita adalah salah salah satunya, selain untuk mengamankan pilkada berjalan aman lancar damai, juga dalam rangka memenangkan MI (inisial salah satu cagub). Ada risiko, risiko akan saya tanggung.
Itu aja blm jadi Plt Gubernur
— عا تكة (@AtikahWidarti) June 20, 2018
Itu aja blm jadi Plt Gubernur
— عا تكة (@AtikahWidarti) June 20, 2018
Mohon perhatian @Bawaslu_RI_ utk kecurangan kecurangan paslon tertentu.Berikan sanksi yang tegas..
— #2019GantiPresiden (@Ary0977) June 20, 2018
Jangan biarkan demokrasi di negeri ini di rusak oknum polri yang berkepentingan seperti ini..
Pak @wiranto1947 sebagai @PolhukamRI harus berani bersikap utk pilkada yang bersih..
