[PORTAL-ISLAM.ID] PDI P membela dan tidak memecat dua kadernya, yaitu Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, yang menjadi tersangka KPK.
Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto mengatakan, penetapan tersangka terhadap dua kadernya itu, bermuatan politis. Dia menyebut, hal itu terindikasi kuat dengan rivalitas dalam pilkada di Blitar dan Tulungagung.
“Ketika kami turun ke Blitar, sepertinya ada pihak-pihak tertentu yang ingin jadi wasit dalam pilkada. Kemudian menggunakan berbagai upaya termasuk menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Dan ketika kami bertemu rakyat di Tulungagung, mereka mengatakan ini bagian dari rivalitas pilkada,” kata Hasto usai melepas pemudik di Stasiun Senen, Jakarta Pusat, Selasa 12 Juni 2018.
Oleh karena itu, lanjut Hasto, PDI P percaya bahwa Samanhudi dan Syahri tidak bersalah. Bahkan, kata Hasto, PDI P akan memberikan bantuan hukum kepada mereka.
“Karena itu kami lebih percaya apa yang dikatakan rakyat itu, karena elektabilitas Pak Syahri Mulyo itu mencapai 63 persen, dan Pak Samanhudi Wali Kota Blitar 92 persen. Artinya basis legitimasi sangat kuat,” tegas Hasto.
“Kami tetap memberikan dukungan, dengan melakukan advokasi di Tulungagung dan Blitar, karena ada politisasi di situ. Ada agenda-agenda tersembunyi di mana rakyat menyuarakan itu, ini ada hal yang aneh. Kalau daerah lain kami langsung pecat seketika, tapi kali ini kami bisa pastikan ini berdasar suara rakyat yang kami temui, ini tentang rivalitas pilkada,” imbuhnya.
Terlebih, menurut Hasto, penetapan tersangka oleh KPK juga sangat janggal. Sebab, dalam aksi Operasi Tangkap Tangan tersebut, dilakukan bukan kepada Samanhudi maupun Syahri, melainkan hanya pihak swasta.
“Jadi dua hari sebelum hari H terjadi OTT ada tim kampanye lawan yang mengatakan akan terjadi kejadian hal yang luar biasa. Dan kami tahu siapa orangnya itu, yang akan mengubah peta poltik di Tulungagung. Apalagi tidak ada OTT terhadap Samanhudi dan Syahri Mulyo,” terangnya.
Hasto khawatir, jika pemberantasan korupsi dilakukan tanpa mengedepankan aspek pencegahan, maka bisa terjadi suatu benturan di masyarakat.
“Karena di masa lalu itu oknum-oknum KPK tidak terlepas dari kepentingan politik di luarnya. Siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada pesanan terkait hal tersebut? Karena prosesnya betul menyolok dan betul tidak terlepas dari dinamika pilkada,” tutup Hasto.
------
Melihat PDI P yang tidak memecat kadernya yang terkena korupsi, PDI P pun dikecam warganet.
Berbeda dengan Partai Demokrat yang tegas memecat kader bermasalah.— Warta🌐Politik™ (@wartapolitik) June 12, 2018
Jangankan yang korupsi, yang melecehkan agama saja diproses hukum. Eh... ini PDI P justru pasang badan membela kader yang korup.
PDIP keterlaluan sudah tau korupsi merampok uang negara merugikan rakyat bangsa dan negara masih aja di bela astagfirullah— Sultan H (@SultanH15213868) June 12, 2018
Biar ga nyanyi....— Ratik (@riz_kh4n) June 12, 2018
