[PORTAL-ISLAM.ID] Euforia yang ditunjukkan dalam menyambut Indonesia jadi Anggota Tidak Tetap (ATT) Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ternyata bukan peristiwa yang harus dibanggakan.
Soalnya, ada negara yang malah menolak mentah-mentah meski ditunjuk jadi ATT DK PBB seperti di antaranya dilakukan Arab Saudi.
Demikian juga sejumlah alasan lainnya yang disampaikan ekonom dan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, Ahad, 10 Juni 2018.
"Yang sangat penting, berapa anggaran APBN yang dipakai untuk memenangkan persaingan melawan Maladewa? Pos anggaran apa saja yang dipakai?" katanya.
Sebagai perbandingan, kata Dradjad, Australia menghabiskan US$ 25 juta (hampir Rp 350 miliar) ketika menang tahun 2012.
Swedia habis US$ 4 juta (hampir Rp 56 miliar) pada tahun 2016 hanya untuk biaya staf/diplomat, utusan khusus, dan perjamuan.
"Ini belum termasuk biaya lobi yang lebih mahal," katanya.
Menurut Dradjad, rakyat berhak tahu, mengapa pemerintah lebih memrioritaskan kampanye ke DK
PBB dibanding program lainnya.
"Urgensinya apa? Karena itu, BPK juga perlu mengaudit, apakah biaya lobi yang digunakan itu sah," katanya.
Sejumlah kontroversi memang langsung merebak terkait posisi Indonesia di DK PBB.
