[PORTAL-ISLAM.ID] Elite Demokrat tak terima dengan tudingan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan, Bambang Dwi Hartono, yang merespons kritikan Susilo Bambang Yudhoyono soal ketidaknetralan aparat negara. PDI P sebagai partai penguasa dinilai saat ini sedang panik.
"Mengapa PDIP panik? Jawabannya karena SBY dan Demokrat tau apa yang direncanakan oleh penguasa untuk terus berkuasa," kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahahean dalam pesan singkatnya kepada VIVA, Jumat, 22 Juni 2018.
Dia mencontohkan pencopotan Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Hasanuddin dari jabatannya menjadi pembenaran kritikan SBY terhadap ketidaknetralan aparat negara. Brigjen Hasanudin dicopot karena diduga keterlibatan perwira tinggi bintang satu itu dalam kampanye salah satu pasangan calon gubernur di Maluku.
"Itu artinya kritik SBY terbukti benar. Nah ketika kritik SBY tersebut terbukti benar, maka PDIP panik, kekuarlah Bambang DH membuat kegaduhan dengan pernyataannya yang bicara terkait tim Alpha Bravo," jelas Ferdinand.
Ferdinand menyebut manuver Bambang DH hanya sikap politik PDIP yang sedang melempar isu. Ia pun meminta agar elite PDIP hati-hati dalam melontarkan pernyataan yang terkesan beropini menjurus fitnah.
"PDIP hanya sedang lempar isu menutupi fakta lapangan bahwa ada aparat yang tidak netral. Hati-hati bikin pernyataan, jangan karena panik, jadi serampangan menuduh," sebutnya.
Bagi dia, suasana demokrasi mesti dijaga dengan sikap yang tak melampaui batas. Menurutnya, tak perlu dengan ingin berkuasa namun merusak cara yang tak demokratis.
"Kami sarankan PDIP agar tidak perlu panik begitu. Jika tidak merasa melampaui batas kenapa panik? Jika merasa bersih kenapa takut? Janganlah demokrasi kita rusak hanya karena ingin berkuasa bahkan dengan cara cara yang tidak demokratis," tuturnya.
Sebelumnya, SBY menyampaikan keprihatinannya pasca kebijakan pemerintah menunjuk Komjen Polisi M. Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Penunjukan ini menjadi polemik dan perdebatan. Fraksi Demokrat di DPR mendorong digulirkannya hak angket.
Suara protes SBY direspons elite PDIP, Bambang DH. Ia meminta SBY agar instrospeksi diri ketimbang rajin menyalahkan orang atau pihak lain, sementara kesalahan juga ada pada dirinya. PDIP juga tidak terima dengan tuduhan yang menurutnya tanpa bukti.
“PDI Perjuangan bahkan punya pengalaman buruk di Pilkada Bali 5 tahun lalu. Saat itu alat negara diterjunkan hanya karena ambisi kekuasaan. Jadi, siapa yang punya sejarah gelap menggunakan kekuasaan? Pak SBY jangan lempar batu sembunyi tangan,” kata Bambang DH, Rabu, 20 Juni 2018.
