[PORTAL-ISLAM.ID] Partai Gerindra menyoroti salah satu ormas pendukung Joko Widodo yakni Projo yang menjadi Komisioner KPUD Padang Pariaman. Dalam struktur organisasi di laman Projo.id sendiri nama Ory Sativa Sakban menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) Projo Kota Pariaman.
"Ory Sativa Sakban terpilih sebagai komisioner KPU Kabupaten Padang Pariaman," kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade lewat pesan singkat kepada merdeka.com, Ahad, 2r Juni 2018.
Dirinya juga menyoroti pengurus Projo lainnya bernama Taufik sebagai Ketua DPC Projo Kota Pariaman. Taufik dipilih oleh KPU Pusat sebagai anggota tim seleksi (timsel) untuk calon komisioner KPUD Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman.
"KPU RI ternyata juga memilih anggota Timsel KPUD yang merupakan tim sukses dan pendukung Presiden Jokowi Projo. Penunjukan anggota Timsel yang tidak independen tersebut berpotensi menghasilkan penyelenggara Pemilu yang berpihak kepada kandidat tertentu, Ketuanya jadi Pansel, eh sekretarisnya yang dipilih jadi KPUD-nya," ujar Andre.
Padahal, lanjut Andre, berdasarkan Pasal 22E UUD 1945 dan UU Nomor 7 /2017 tentang Pemilu, anggota KPUD haruslah mandiri yang tidak memihak peserta Pemilu tertentu. Oleh karenanya, untuk menghasilkan anggota KPUD yang tidak berpihak, Timsel harus terlebih dulu steril dari keberpihakan terhadap kubu peserta pemilu tertentu.
"Terpilihnya Timsel KPUD di Sumbar yang merupakan Ketua Ormas pendukung Presiden mengindikasikan bahwa Pemilu ke depan akan berpotensi mengalami kecurangan untuk menguntungkan kubu tertentu. Bukan tidak mungkin pula pilihan pilihan terhadap timsel penyelenggara Pemilu di daerah lain juga disusupkan pendukung kubu kubu tertentu," tuturnya.
Dari hal ini, Andre meminta agar publik ikut terlibat mengawasi Timsel anggota KPUD. Jika pun terdapat pihak yang dicurigai sebagai pendukung calon tertentu, mohon segera dilaporkan. Ini juga supaya publik cermat apakah di Provinsi lain terdapat anggota KPUD yang terafiliasi dengan ormas politik pendukung salah satu figur.
"Ini kan cara cara berpolitik menghalalkan segala cara. Kita tahu di Sumbar pak Jokowi kalah telak di 2014. Tentu pak Jokowi mengharapkan hasil yg berbeda di 2019. Tapi bagi kami ini cara cara kampungan dan merusak harapan kita semua untuk terciptanya Pemilu yang bersih dan adil. Kita tidak tahu apakah di Provinsi lain juga ada kejadian yang sam Ini kan kasus di Sumbar," tandas Andre.
Sumber: Merdeka
