[PORTAL-ISLAM.ID] Proses Pilkada serentak 2018 adalah ujian korelasi antara partai politik pemerintah dan koalisinya dengan Presiden Jokowi terhadap respon masyarakat atas tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah Jokowi. PDIP sejak awal menjadikan Jokowi sebagai kader PDIP dengan status pekerja partai untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.
Presiden Jokowi dan PDIP mestinya terukur terhadap aksi politik PDIP maupun partai mitranya. Bagaimanapun juga, tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Jokowi harus terintegrasi ke dalam proses politik Pilgub dan pilkot/pilbub. Semakin puas masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi serta tingkat kepercayaan maka dominasi kemenangan terhadap Pilgub dan Pilkot/Pilbup yang di usung PDIP dan Partai Koalisinya harus kohesif serta suaranya di atas 50%.
Dan sebaliknya jika kepuasaan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi rendah maka Pilgub dan Pilkot/Pilbup yang diperoleh PDIP dan partai koalisinya di bawah 50% maka etalase dukungan Jokowi dari masyarakat rendah. Dari sekian banyak Pilgub, Pilgub Jawa Timur menjadi perhatian Jokowi efek dimana pasangan Syaifullah dan Puti sebagai cucu Bung Karno tidak menang pada hal Megawati telah meminta tolong langsung pada masyarakat untuk memilih Putih cucu Bung Karno tapi tetap kalah artinya Jokowi effect tumpul.
Puti Guntur sebagai etalase simbol politik keluarga Bung Karno semestinya Jokowi effect secara politik wajib dimenangkan sebab ini adalah permintaan Bu Megawati sendiri, Walikota Surabaya Bu Risma adalah Kader PDIP dan secara jujur Bu Mega telah menyampaikan pada publik Jawa Timur bahwa beliau sudah meminta izin pada Bung Karno untuk mencalongkan cucunya. Sayang Jokowi tidak berhasil mengamankan amanah Bu Megawati ini.
Rupiah
Rupiah sebagai pengukur tingkat harga aggregat terhadap sistim ekonomi rentan terhadap stabilitas politik dan proses politik. Nilai tukar rupiah sebagai ukuran kepercayaan dan resiko ekonomi terhadap lingkungan politik pada pemerintahan Jokowi terus menerus menunjukan pelemahan nilai tukar Rupiah terhada Dollar. Sejak Jokowi jadi Presiden, nilai tukar rupiah terhadap dollar tetap bertegger pada level 13,200. Ini artinya ada resiko jangka pendek dan ketidakpastian jangka panjang terhadap resource dan kebijakan-kebijakan ekonomi maupun non ekonomi dari pemerintahan Jokowi.
Seperti telah saya sampaikan di atas, Pilgub dan Pilkot/Pilbup adalah merupakan proses konsolidasi kekuatan politik dalam rangka untuk menjamin stabilitas politik maupun dukungan politik terhadap Jokowi. Kepercayaan politik dan stabilitas politik memiliki hubungan kredible terhadap lingkungan internal maupun eksternal ekonomi. Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar sebelum maupun setelah Pilgub dan Pilkot/Pilbub mengalami crowding out dan bleeding. Ini artinya lingkungan politik dan dukungan politik terhadap Jokowi rendah. Pasar merespon negatif atas hasil proses pilgub dan Pilkot/Pilbub.
Hal ini mengakibatkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas politik yang dihadapi Jokowi sangat rendah dan berisiko akibatnya lingkungan eksternal ekonomi mengalami dekompresi. Pasar bereaksi negatif, artinya hasil pilkada serentak menunjukan Jokowi effect baik terhadap PDIP maupun Partai koalisinya tumpul terhadap hasil-hasil pilkada dan tajam terhadap menguatnya Dollar terhadap rupiah. Demikian juga hasil hasil pilkada ini maupun dampaknya terhadap stabilitas jangka pendek serta melemahnya nilai tukar rupiah akan menentukan 2019.
Penulis: Habil Marati
