[PORTAL-ISLAM.ID] Hanya gara gara sang Raja emoh mengikuti kemauan Trump dan dua pangeran Arab untuk mengikuti rencana dukungan pemindahan Kedubes Amerika ke Jerusalem , negaranya kini dilanda demo raksasa yang mempermasalahkan situasi ekonomi.
Raja Abdullah tidak mau Jordania dijadikan negara pengganti Palestina. Jadi begini, sejak naiknya Trump ke kursi presiden dia merubah secara mendasar pola penyelesaian masalah Israel dan Palestina. Trump menunjukkan keberpihakan kepada Israel secara lebih lugas dan tegas.
Skema Trump dalam penyelesaian masalah Israel Palestina dikenal sebagai "kesepakatan abad ini" (sofaqotul qarn). Modus jahat skema ini adalah dengan memakai alasan percepatan perdamaian dengan memaksa Palestina mengalah dalam klaim tanah air dan kota Al Quds.
Sebagai kompensasi, Palestina akan dibangunkan ibukota baru di Abu Dis, relokasi penduduk Gaza ke tanah Sinai di Mesir dan penggabungan wilayah utama Palestina West bank (Diffah Al Gharbiyyah) ke kerajaan Jordania. Sekuel skema ini sudah berjalan dengan pemindahan Kedubes AS ke Jerusalem.
Ketiga sekuel penyelesaian Trump ini didukung penuh oleh pemerintah Saudi Arabia, UAE, Mesir dan Bahrain. Awalnya Jordania diajak untuk mendukung skema ini,namun setelah hal ini terekspos oleh Media yang terkenal dengan konferensi Yacht, raja Jordania menunjukkan sikap menentang rencana Trump ini. Raja Jordania malahan nekad mengikuti dua Konferensi OKI di Istanbul untuk menekankan sikap penentangan itu.
Sepertinya Trump, Muhammad bin Salman dan Muhammad bin Zayed murka, mereka segera menyetop bantuan ekonomi terhadap kerajaan yang berada di trans Jordania ini. Jordania meski terkenal sebagai negara aman dan makmur namun memiliki masalah struktur ekonomi yang pincang, karena ekonominya sangat tergantung dengan bantuan asing dari transaksi geopolitik di Timur Tengah. Jordania adalah negara penyangga Palestina yang berbatasan dengan jalur panas geopolitik seperti Suriah, Lebanon dan Mesir.
Beberapa hari yang lalu, Jordania dilanda demo besar-besaran yang diperkirakan paling besar dalam sejarahnya. Awal masalah adalah rencana pemerintah untuk menarik pajak penghasilan dengan presentase yang lebih tinggi, hal ini sontak memancing kenaikan harga dan menurunnya pendapatan rakyat. Inilah pemicu awal demo besar besaran rakyat Jordania di jalan-jalan.
Meski sebenarnya, pemerintah Jordan yang dipegang oleh Perdana Menteri DR Hani Molqi sangat terpaksa melakukan kebijakan itu karena kas negara sudah hampir kosong akibat embargo bantuan dari Trump dan dua pangeran Arab itu. Akhirnya, PM Molqi dipanggil Raja untuk mengundurkan diri.
Rajapun membuka dialog nasional untuk membicarakan wacana perubahan struktur ekonomi nasional yang lebih mandiri dan tidak tergantung oleh bantuan luar. Muncul wacana kuat untuk membangun aliansi ekonomi bersama Turki Qatar yang lebih dahulu melakukan kemandirian ekonomi agar tidak bisa diganggu oleh Amerika, Saudi dan UAE.
Penulis: Mutawakkil Abu Ramadhan
