[PORTAL-ISLAM.ID] Hilangnya kepercayaan publik kepada lembaga survei akibat jomplangnya hasil survei terhadap hasil hitung cepat pada Pilkada serentak 2018 menambah panjang deretan tumbangnya lembaga demokrasi di Indonesia.
Setelah sebelumnya warga meragukan kejujuran media dalam mengungkap fakta karena kerap melakukan spinning, framing, dan menunjukkan keberpihakan kepada penguasa melalui serangkaian eufemisme saat menghantar berita kegagalan pemerintah, kini warga kehilangan kepercayaan kepada lembaga survei dan konsultan politik.
Menurut Marco Kusumawijaya, hilangnya kredibilitas media, surveyor dan konsultan politik ini semestinya menjadi kekuatiran bersama.
"Surveyor dan konsultan politik kehilangan kredibilitas. Sebelumnya beberapa media. Ini yang hrs kita khawatirkan: satu demi satu lembaga demokrasi tumbang....," cuit arsitek senior dan aktivis perkotaan Marco Kusumawijaya melalui akun twitter @mkusumawijaya.
Surveyor dan konsultan politik kehilangan kredibilitas. Sebelumnya beberapa media. Ini yang hrs kita khawatirkan: satu demi satu lembaga demokrasi tumbang....— marco (@mkusumawijaya) June 28, 2018
Hilangnya kredibilitas media, surveyor dan konsultan politik sebagai tanda tumbangnya lembaga demokrasi memang harus disikapi secara serius. Pasalnya, sebagai lembaga demokrasi, media, lembaga survei dan konsultan politik telah gagal menjadi lembaga yang menjunjung tinggi kepentingan umum, terbuka untuk umum, dan mau menerima kritik dari publik.
Beberapa media, baik cetak maupun televisi telah menjadi kaki tangan penguasa. Bahkan media daring dan media sosial pun kini difungsikan sebagai corong pemerintah. Suara rakyat dipinggirkan dan dibungkam.
Surveyor diundang ke istana beberapa waktu lalu dan hasilnya nampak dalam pemetaan pilkada serentak 2018 yang compang camping dalam memprediksi kekuatan real calon kepala daerah. Quick count dirilis dan diopinikan seolah real count. Atas dasar quick count itu, para buzzer bergegas mengklaim kemenangan dan berbaris rapi menerima pencairan pembayaran.
Bagaimana konsultan politik? Mereka lebih suka meninabobokkan klien dengan fakta-fakta manis ketimbang menyodori kenyataan pahit yang membuat mereka harus bekerja keras. Menang kalah kini bisa diatur lewat opini, buzzer anonim biadab yang provokatif, serta tentu saja, logistik yang kuat untuk membiayai itu semua.
Melihat fakta ini, kita patut bertanya serius. Benarkah Indonesia sudah memasuki era post-truth? [*]
