[PORTAL-ISLAM.ID] Survey pilkada/pilpres oleh lembaga survey adalah hal yang wajar. Karena mereka punya ilmu dan metodelogi akan hal ini. Mereka bukan sekedar melakukan ramalan hasil pilkada, tapi sebuah forcasting. Yaitu, tingkat akurasi dan presisi akan prediksi elektabilitas survey yang mereka lakukan, cenderung mendekati realita.
Sayangnya, di Pilgub Jabar saya cukup terkejut 9 lembaga survey dibawah ini, sampai selisih perhitungan diatas angka 10% alias selisih angka rasional bagi sebuah lembaga survey bercermin hasil Quick Count yang mereka release kemarin. (walaupun saya tak percaya sedari awal kepada lembaga survey yang memprediksi pasangan ASYIK dibawah 15%)
(Survei ASYIK kisaran 6-10%. Hasil quick count 29-30,16%. Selisih 20%!).
Berlindung pada angka 'swing voters/undecided voters' yang mengalihkan (hampir semua) kepada pasangan Asyik dihari H, jelas tak bisa dibenarkan. Langkah yang mereka lakukan ini, sudah masuk kategori melacurkan keilmuan...Karena tracking pilihan para swing voters ini, jika mereka mau pun seharusnya sedari awal sudah bisa diprediksi.
Sebaiknya dibuat UU atau regulasi bagi Lembaga Survey yang mempublish hasil survey internal mereka. Jika berani mempublish, maka harus berani mempertanggungjawabkannya. Jika selisih diatas 10% dengan hasil akhir, maka Lembaga Survey tsb harus diberi sanksi. Misal: Bubar atau dibekukan untuk jangka waktu tertentu sebagai tanggung jawab profesional dan akademik.
Menjadi lembaga konsultan pemenangan boleh saja, tapi melacurkan ilmu pengetahuan sungguh tidak beradab! Mereka ini banyak bergelar akademik dengan tingkatan Doktor. Tidak layak berakhlak rendah dan jiwa penipu.
Catat: Sampai saat ini, saya belum mendengar permintaan maaf dari 9 lembaga survey ini kepada pasangan yang merasa dirugikan oleh propaganda mereka sebelum election.
Salam!
28 Juni 2018
(Muhammad Fadri A R)
Sumber: fb
***
Hasil quick count Pilgub Jabar 2018 beberapa lembaga survei:
- Charta Politika (data masuk 100 persen): RINDU 33,46%. ASYIK 30,16%.
- Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) data masuk 100 persen: RINDU 32,26%. ASYIK 29,58%.
- Litbang Kompas data masuk 100 persen: RINDU 32,54%. ASYIK 29,53%.
Mantan Anggota DPR RI Djoko Edhi Abdurrahman menyebut error jauh lembaga survei bukan lagi kesalahan, tapi kejahatan.
"Dari angka polling banding QC, jelas terbaca konspirasi perusahaan polling utk mendegradasi oposisi, di Jabar dan Jateng. Itu bukan kesalahan, tapi kejahatan. Harus ada upaya hukum utk membalas kejahatan itu. Bisa di PMH," kata Djoko Edhi Abdurrahman di akun twitternya.
Dari angka polling banding QC, jelas terbaca konspirasi perusahaan polling utk mendegradasi oposisi, di Jabar dan Jateng. Itu bukan kesalahan, tapi kejahatan. Harus ada upaya hukum utk membalas kejahatan itu. Bisa di PMH.— jokoedy (@jokoedy6) 28 Juni 2018
Kenapa 6 lembaga survei hasil survei mereka utk Asyik dibawah 10%? Jika survei dilakukan dgn metedologi yang benar dan datanya valid mustinya hasilnya tidak signifikan perbedaannya? Atau survei tersebut dilakukan untuk membentuk opini publik? Apakah hasil survei prabowo dikebiri? pic.twitter.com/ZhaKMCK93o— π Ό. π Ίπ ·ππ Όπ °π Έπ ½π Έ (@mkhumaini) 28 Juni 2018
Kalau pers yg benar ini akan diangkat menjadi headline, kecuali media telah menjadi pemandu sorak bersama perusahaan survei.. https://t.co/HL9jzEyjQP— Haz Pohan (@hazpohan) 28 Juni 2018
Surveyor dan konsultan politik kehilangan kredibilitas. Sebelumnya beberapa media. Ini yang hrs kita khawatirkan: satu demi satu lembaga demokrasi tumbang....
— marco (@mkusumawijaya) 28 Juni 2018
Lembaga² Survey itu diundang ke istana katak.
— Raden Mas Arya #2019GantiPresiden (@MasPresidenBaru) 28 Juni 2018
Lalu konspirasi pun di mulai.
Indikasinya?
Hasil survei paslon yg diusung oposisi dibanding hasil QC margin errornya hingga 25%.
Masih percaya juga dg QC mereka?
Kebohongan publik?
Hukuman MATI menanti!!#SurveiModalKemenyan pic.twitter.com/csbD2N8lTE
