» » Difitnah KOMPAS, Ini Tanggapan Telak Fahri Hamzah

Difitnah KOMPAS, Ini Tanggapan Telak Fahri Hamzah


[PORTAL-ISLAM.ID] "Fahri Hamzah menyebut Jokowi menghimpun fee proyek di berbagai daerah, sebagai bekal maju di Pemilihan Presiden 2019" - demikian tulis akun resmi twitter @kompascom pada Selasa, 26 Juni 2018 pukul 20.54 WIB.

Tulisan akun twitter KOMPAS ini terkait berita Kompas berjudul: Sebut Jokowi Himpun "Fee" Proyek, Fahri Hamzah Dilaporkan ke Polisi

Link: https://regional.kompas.com/read/2018/06/26/16005641/sebut-jokowi-himpun-fee-proyek-fahri-hamzah-dilaporkan-ke-polisi

***

"Tolonglah kompas....
Jangan gini lah...," kata Fahri menanggapi di akun twitternya.

Maksud Fahri, tolonglah.. bisa ga sih berenti lakuin hal konyol?

"Fahri Hamzah menyebut Jokowi menghimpun fee proyek di berbagai daerah, sebagai bekal maju di Pemilihan Presiden 2019" -- padahal di ISI BERITA nya gak gitu. Kan konyol fitnah model gitu. Sekelas Kompas loh.

Lebih lanjut, Fahri melalui akun twitternya (27/6/2018) memaparkan apa yang sebenarnya disampaikan dihadapan wartawan:

~ Mengomentari metode #FundRisingPilpres yang sedang berkembang seperti yang dibuat pak @prabowo dan sekaligus nanggapin beberapa media yg mengutip saya seolah menuduh pak @jokowi terima fee proyek, baiklah saya tulis beberapa kalimat.

~ Soal #FundRisingPilpres semua juga melakukan. Pak @jokowi waktu Pilpres dulu juga melakukan.  Ini berita Mei 2024 (https://sains.kompas.com/read/2014/05/25/1634437/Galang.Dana.untuk.Jokowi.Relawan.Turun.ke.Jalan) . Artinya, pembiayaan politik di negara kita maaih simpang siur. Siapa sebenarnya yang harus membiayai?

~ Jadi kemarin, saya sedang mengomentari dilema #FundRisingPilpres kepada teman2 wartawan, Maka saya uraikan secara panjang lebar. Sebab saya termasuk menulis tema ini sebagai cara menghentikan kasus korupsi terutama korupsi politik.

~ Korupsi politik itu akarnya ada pada pembiayaan politik. Korupsi politik itu tidak bisa ditemukan oleh audit karena modusnya adalah persekongkolan. Memang tidak semua ilegal. Karena itu semakin sulit dilacak dan ditemukan. Ini salah satu penyakit siatem demokrasi.

~ Oleh sebab itu, jika sistem #FundRisingPilpres dibiarkan mengambang, maka semua orang akan mencari cara untuk mencari pembiayaan. Biaya Pilpres itu bagian dari cara perang. Bahkan dianggap sebagai alat perang utama. Bukan ide atau kecerdasan, apalah hati dan kejujuran.

~ Di dunia ini, ada 3 cara membiayai politik. Oleh negara (rakyat), oleh pasar atau gabungan keduanya. Semua harus diatur secara ketat sebab terutama pasar, sangat berkepentingan dengan politik. Rakyat Dan negara sering dikalahkan. Lihat saja faktanya.

~ Kalau negara tidak jelas sikapnya dalam pembiayaan politik maka politisi akan menjadi mangsa pengusaha saja atau kelompok yang punya pengaruh dalam masyarakat. Uang bisa beredar secara ilegal dan masuk dalam nadi politik kita.

~ Dalam kerangka ini saya katakan, ketidakjelasan ini akan menguntungkan incumbent secara otomatis. Kenapa? Karena incumbent sedang pegang kuasa yang sangat diperlukan oleh pengusaha. Pengusaha dalam tradisi apapun selalu cari beking.

~ Di antara para pengusaha ada yang sudah mendapatkan keuntungan dan fee yang banyak dari proyek pemerintah. Kalau ditanya, “mau memberikan uang kepada incumbent yang sudah kasi proyek atau calon presiden yg belum jelas?” Tentu ia jawab “incumbent”.

~ Maka di sekitar incumbent muncul banyak calo; mulai yang memungut fee, meringankan pajak, mempertemukan dengan incumbent, sampai yang menawarkan segala jasa dan kemudahan dalam berusaha dan memenangkan proyek yg ada.

~ Bisa saja calo bekerja tanpa sepengetahuan incumbent. Tapi, pada waktunya, terutama menjelang pemilu, maka incumbent pasti akan memerlukan uang. Dalam sistem pembiayaan pemiku yang kacau, sumber uang tak dapat diseleksi secara baik.

~ Saya tidak menuduh pemerintah pak @jokowi tapi saya mengingatkan bahwa “teriakan” pak @prabowo tentang #FundRisingPilpres bukan tanpa alasan. Dan itu Terkait dengan WARNING terhadap proyek LRT dan proyek besar lainnya.

~ Jika tidak sadar dengan WARNING ini silahkan. Tetapi umur dari audit dan peristiwa pidana adalah 16 tahun. Sekarang berkuasa, besok bisa sengsara dan masuk ke penjara. Waspadalah! #FundRisingPilpres
Baca juga :