[PORTAL-ISLAM.ID] Anggota DPR RI Komisi I (Luar Negeri), Nasir Djamil menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menonaktifkan KH Yahya Cholil Staquf dari jabatannya sebagai anggota Wantimpres.
Menurutnya, kunjungan Staquf ke Israel atas nama pribadi tidak bisa dibenarkan, karena bagaimana pun yang bersangkutan sedang menjabat sebagai Wantimpres dan Khatib Am PBNU.
"Saya sih berharap barang kali Presiden Jokowi perlu memikirkan untuk menonaktifkan sementara Yahya Staquf sebagai Dewan Pertimbangan Presiden," kata Nasir Djamil dalam acara open house Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat (15/6/2018).
Dengan penonaktifan tersebut, diharapkan bisa meredakan publik yang terlanjur marah atas sikap Staquf memenuhi undangan American Jewish Commite (AJC) dan bertemua Perdana Menteri Israel. Padahal, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik apa pun.
Selain itu, penonaktifan itu juga bisa menjadi pembelajaran bagi siapa pun untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, terlebih lagi mnyangkut kebijakan politik luar negeri.
"Ya untuk meredakan publik. Meredakan tudingan-tudingan negatif terhadap pemerintah," ucapnya.
Politikus PKS ini juga meminta kepada Staquf menjelaskan kepada publik mengenai pembahasan apa saja dibicarakan selama di Israel. Karena tak bisa dipungkiri, kehadiran Staquf ke Israel memantik reaksi dari publik.
"Yang sayang itu kan organisasi yang ada di belakang Kiai Yahya, baik sebagai Wantimpres mau pun yang ada di Nahdlatul Ulama. Saya pikir memang harus ada klarifikasi secara jujur kepada masyarakat Indonesia," pungkasnya. (kumparan)
***
Hal senada disampaikan pengamat internasional, Hasmi Bakhtiar.
"Ini sudah masuk statement resmi dari Netanyahu. @Menlu_RI dan @jokowi harus merespon dengan resmi dan tegas atas kunjungan @staquf di acara @AJCGlobal. Bukan lagi waktu mencari pembenaran karena ini menyangkut nama baik dan diplomasi RI selama ini," kata Hasmi Bakhtiar merespon pernyataan resmi PM Israel Netanyahu yang menyambut gembira kedatangan anggota Wantimpres Yahya Cholil Staquf.
"Ini tentang kewajiban @jokowi via @Menlu_RI menjaga amanah konstitusi kita ("..penjajahan harus dihapuskan". Bisa panjang urusannya jika ini didiamkan," lanjut Hasmi yang saat ini menempuh S2 Hubungan Internasional Lille Prancis.
