[PORTAL-ISLAM.ID] Opini, asumsi, dugaan makin masif terkait istana. Bicara istana memang seksi. Lebih seksi dari artis yang paling seksi. Sebabnya? Istana paling kreatif membuat kebijakan yang kontroversial. Kebijakan yang memancing kegaduhan publik. Kecuali kenaikan gas, BBM, jalan tol, itu baru senyap. Nyaris tak ada suara. Demo mahasiswa? Lebih senyap lagi. Tak terdengar.
Banyak yang menduga istana berada di belakang Ahok. Kok tahu? Baunya tercium publik. Istana diopinikan berada di balik kriminalisasi ulama. Sok tahu. Lagi-lagi, baunya dirasa menyengat. Istana diasumsikan ada di balik reklamasi. Dari mana infonya? Bisa dibantah. Tapi baunya terasa. Apalagi jika Pak Luhut sedang marah. Makin terasa lagi baunya. Istana juga dicurigai ada di balik SP3 Habib Rizieq. Kata siapa? Begitulah kira-kira pikiran yang sedang tumbuh di masyarakat.
Kabar terkini, ramai orang bicara tentang pelantikan plt Gubernur Jawa Barat, Komjen Iriawan. Iwan Bule, itu nama kerennya. Kok jenderal polisi aktif? Sekali lagi, publik curiga ada tangan istana di sana.
Sejumlah tokoh dan partai ribut. Protes rakyat mengeras. Tapi, tak ada respon dari Mendagri. Seperti cuek, tak peduli. Begitulah kira-kira kesan publik. Defensif dan terkesan ngotot. Ada apa?
Mendagri punya otoritas untuk menentukan plt gubernur. Itu betul.Termasuk anggota Polri aktif? Debatable. Multi tafsir dalam undang-undang. Biasanya, soal tafsir peraturan, yang jadi pemenang adalah yang punya kekuasaan.
Apakah penunjukan Komjen Iriawan sebagai plt gubernur Jawa Barat itu murni ide, inisiatif, pikiran dan pilihan Mendagri Tjahjo Kumolo? Secara personal? Sebagai otoritas pribadinya? Atau ada pihak yang lebih kuat di belakang Tjahjo?
Tjahjo tidak mungkin sendirian ketika memutuskan plt Jawa Barat. Setidaknya dapat persetujuan istana. Kenapa bisa begitu? Buktinya, istana diam. Meski gelombang protes sangat besar.
Tidak hanya PKS dan Gerindra yang protes. Golkar dan Nasdem juga berang. Tidakkah kedua partai ini adalah pendukung istana? Iya. Tapi, di Jawa Barat ada cerita dan kisah politik yang berbeda. Apa bedanya? Tidak semua kepentingan istana sama dengan kepentingan parpol pendukung
Lepas dari aturan yang debatable, pelantikan Komjen Iriawan, jenderal polisi aktif menjadi plt Jawa Barat menghawatirkan dua hal. Pertama, rawan muncul Dwi Fungsi polisi. Jika Dwi Fungsi ABRI dihapus sebagai bukti reformasi TNI berjalan, tapi melibatkan polisi aktif dalam jabatan politik bisa dicurigai sebagai upaya lahirnya Dwi Fungsi polri. Kedua, banyak pihak yang khawatir Pilgub Jabar tidak netral, karena ada jenderal polisi sebagai salah satu calonnya. Plt gubernurnya juga jenderal polisi aktif.
Kok curiga? Berarti gak percaya sama Polri? Jangan salah paham. Rakyat mesti percaya sama Polri. Kalau tidak, negara ini bisa bubar. Dalam kasus tertentu, rakyat memang sensi dengan langkah polri. Terutama yang bersinggungan dengan politik. Jejak polres Banyumas di era Presiden Megawati, hingga sejumlah kasus terkait dengan Ahok di era Presiden Jokowi, sepertinya tak hilang dari ingatan.
Tugas Iriawan sangat berat. Ia harus mempu menjawab kecurigaan publik. Apalagi jejak Iriawan sebagai Kapolda Metro Jakarta saat itu, banyak mendapat sorotan. Terutama oleh umat Islam. Khususnya aktivis 212.
Iriawan dituntut untuk membuktikan pertama, independen dalam Pilgub Jawa Barat. Benar-benar tak ikut campur urusan Pilgub Jawa Barat. Fokus kerja sebagai plt gubernur. Kedua, membuktikan kerjanya sebagai plt gubernur. Meski memimpin dalam waktu singkat. Apalagi jika waktu yang singkat itu bisa dimanfaatkan Iriawan untuk menarik simpati masyarakat Jawa Barat. Caranya? Komunikasi publik yang ilegan. Gaul dan merakyat. Dekat dan akrab dengan rakyat. Hal ini bisa jadi penghapus luka lama yang pernah dirasakan oleh aktivis 212. Dimana Jawa Barat pusatnya aktivis 212.
Jika Iriawan mampu membuktikan dua hal itu, maka kecurigaan terhadap Polri bisa ditepis. Ini sekaligus menghilangkan image terkait skenario istana dalam Pilgub Jawa Barat.
Sebaliknya, jika Iriawan justru bermain di Pilgub Jawa Barat. Melakukan intervensi politik. Maka secara otomatis akan menghancurkan nama baik Polri. Sekaligus menegaskan kecurigaan publik terhadap skenario istana. Ini akan menambah daftar blunder bagi istana. Dan, Pilgub Jawa Barat pun ternoda.
Kita tunggu, mampukah Iriawan menjalankan tugas plt gubernur Jabar itu “on the track”? Atau justru menjadi agent politik tertentu. Sejarah tidak diam. Pasti akan bicara.
Penulis: Tony Rosyid
