[PORTAL-ISLAM.ID] Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mempertimbangkan untuk membatalkan proyek-proyek infrastruktur besar salah satunya pembangunan rel kereta One Belt One Road (OBOR) dengan China. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi utang Malaysia yang membengkak.
Dalam wawancara pada Sabtu (26/5/2018) yang dikutip Reuters, pemangkasan utang nasional adalah salah satu janji utama Mahathir jika dia terpilih PM Malaysia. Menurut Mahathir, salah satu cara paling singkat untuk mengurangi utang adalah menghentikan proyek-proyek rel kereta.
"Dengan sekali jalan kita bisa mengurangi (utang) hingga 200 miliar ringgit (Rp 700 triliun)," kata Mahathir.
Mega proyek pembangunan rel kereta East Coast Rail Link (ECRL) senilai 55 miliar ringgit adalah proyek infrastuktur terbesar di Malaysia dan bagian terbesar dari OBOR yang dimulai bulan lalu.
OBOR adalah proyek ambisius Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk membangun kembali rute dagang Jalur Sutra yang menghubungkan Asia Tengah, Eropa, dan Indo Pasifik. Proyek OBOR meliputi pembangunan jalan, rel kereta, pipa minyak, pembangkit listrik, pelabuhan, dan infrastruktur penunjang lainnya.
Untuk proyek ini, Malaysia mendapatkan pinjaman dana dari China Exim Bank. Nantinya, proyek ini akan terbentang 688 kilometer, menghubungkan Laut China Selatan dan perbatasan Thailand di Selatan sebagai rute kapal strategis Selat Malaka.
"Kami akan menegosiasikan ulang. Kesepakatan ini sangat merusak perekonomian kami," kata Mahathir.
Mahathir juga mengaku telah mempertanyakan proyek ini sejak awal diteken oleh Perdana Menteri Najib Razak.
"Dia (Najib) tahu betul bahwa ECRL, contohnya, bukan sesuatu yang mampu kita bayarkan. Tidak akan memberikan keuntungan bagi kami," kata Mahathir.
Utang Malaysia saat ini mencapai 1 triliun ringgit atau sekitar 80 persen dari GDP.
Mahathir juga akan mempertimbangkan membatalkan kesepakatan pembangunan rel kereta cepat (HSR) yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Singapura. HRS memakan biaya hingga USD 17 miliar dan diperkirakan rampung pada 2026.
"Berdasarkan kesepakatannya (untuk HRS) jika kami memutuskan membatalkannya, maka kami harus membayar banyak. Kami akan mencari tahu apakah bisa mengurangi jumlah uang yang harus dibayar jika membatalkannya," kata Mahathir.
Sumber: Reuters, Kumparan
