(Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera - foto Google)
[PORTAL-ISLAM.ID] Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera angkat suara mengenai penolakan Fahri Hamzah sebagai penceramah tarawih di Masjid Universitas Gajah Mada (UGM). Menurut Mardani, penolakan ini salah satu bentuk ketakutan dari pemerintah.
"Penolakan ini sekali lagi merupakan langkah parno (paranoid) yang berulang. Sebelumnya ada penangkapan mereka yang bersuara di medsos, penerbitan 200 dai versi Kemenag. Semua membuat negeri ini seperti sangat ketakutan dengan dinamika di masyarakat," kata Mardani saat dihubungi detikcom, Kamis (24/5/2018).
Menurutnya, gaya pemerintahan Indonesia bukan seperti Uni Soviet yang memata-matai masyarakatnya sendiri. Meski demikian, Mardani menyebut pendekatan kekuasaan Indonesia mengarah ke gaya pemerintahan Uni Soviet. Mardani juga memberikan dukungan kepada Fahri dan siapapun dalam kebebasan bicara.
"Kita bukan Uni Soviet yang memata-matai warganya sendiri. Dukung Fahri atau siapapun untuk bebas bicara karena ini negara hukum dan demokratis," tutur Mardani.
"Kita tidak seperti Uni Soviet. Gaya pemerintahnya yang panik dan gunakan pendekatan kekuasaan mengarah ke sana," sambungnya.
Mardani juga menyinggung pendekatan kekuasaan pemerintah yang tampak panik. Dia juga menyebut pemerintahan Indonesia tak punya kepercayaan diri.
"Pikiran lawan dengan pikiran, data dengan data, ide dengan ide. Pendekatan kekuasaan ciri mereka yang panik dan tidak yakin diri," tutur dia.
Sebelumnya diberitakan, UGM memutuskan mencoret nama Fahri Hamzah dari daftar penceramah tarawih yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada Selasa (22/5) lalu. Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM, Iva Aryani, mengatakan ada pro kontra di kalangan masyarakat. Selain Fahri, ada dua penceramah lain yang dicoret yakni Ismail Yusanto yang merupakan mantan jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Novriyadi yang merupakan dosen internal UGM.
Iva menegaskan keputusan yang diambil UGM ini atas inisiatif pimpinan rektorat dalam merespons situasi terkini. Keputusan tersebut, kata Iva, bukan karena desakan pihak luar apalagi dari desakan pemerintah. Namun untuk menghindari pro kontra di tengah masyarakat.
"Enggak, sama sekali tidak benar. Tidak pernah ada (desakan) dari kementerian, dari istana dari manapun, tidak," ungkap Iva Aryani saat dihubungi detikcom, Kamis (24/5/2018).
Sumber: Detik
