[PORTAL-ISLAM.ID] Ibu negara Iriana Joko Widodo menjadi sorotan warganet lantaran pernyataannya terkait ibu-ibu PKK tidak boleh berpolitik.
[Detikcom, 10 April 2018]
Iriana Jokowi ke Ibu-ibu PKK: Tidak Boleh Berpolitik
Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri rapat koordinasi Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Indonesia 2018. Kehadiran Iriana sekaligus meresmikan rakor.
Acara digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018) pukul 09.10 WIB.
Dalam pidatonya, Iriana berpesan kepada PKK supaya tidak boleh terjun ke politik praktis.
Link:https://news.detik.com/berita/d-3962903/iriana-jokowi-ke-ibu-ibu-pkk-tidak-boleh-berpolitik
***
Berikut komentar dan tanggapan warganet.
"Ibu2 PKK gak boleh berpolitik? Emg sejak kapan ada aturan hukum yg melarang Ibu2 PKK berpolitik? 😅😅," komen seorang lawyer, @dusrimulya di twitter.
"Dlm PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2011 ttg PKK, tdk ada satu aturan pun yg melarang ibu² PKK utk berpolitik! Larangan itu seolah menyiratkan ketakutan rezim akan aktifitas "politik" BEM yg masif dan bisa membahayakan kelangsungan rezim.
Larangan itu FIKTIF! 😏," ujar akun @AnnaSuezann.
"Karena dilarang berpolitik, saya menyarankan ibu2 PKK belajar nyablon #2019GantiPresiden," timpal @AmMarzuqi.
Silakan lihat PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2011 ttg PKK
Link: https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/Permendagri_28_2011.pdf
Ibu2 PKK gak boleh berpolitik?— Young Lawyer (@dusrimulya) 12 April 2018
Emg sejak kapan ada aturan hukum yg melarang Ibu2 PKK berpolitik?
😅😅
Dlm PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2011 ttg PKK, tdk ada satu aturan pun yg melarang ibu² PKK utk berpolitik! Larangan itu seolah menyiratkan ketakutan rezim akan aktifitas "politik" BEM yg masif dan bisa membahayakan kelangsungan rezim.— AnnaSuzann™ (@AnnaSuezann) 11 April 2018
Larangan itu FIKTIF! 😏
Karena dilarang berpolitik, saya menyarankan ibu2 PKK belajar nyablon #2019GantiPresiden— AMz (@AmMarzuqi) 12 April 2018