[PORTAL-ISLAM.ID] Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY meminta pemerintah menjelaskan secara gamblang tentang polemik Tenaga Kerja Asing terkait penerbitan Peraturan presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
SBY mengklaim kerap mendapat keluhan dan laporan dari masyarakat di daerah tentang maraknya tenaga kerja asing. Dia tidak meminta secara spesifik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjelaskan tentang Perpres tersebut.
"Entah presiden, entah siapapun, jelaskan kepada rakyat. Berapa jumlahnya, dari negara mana, kerja di daerah mana saja," ujar SBY saat berdialog dengan ulama dan santri di kota Cilegon, Banten, Ahad 24 April 2018.
Perpres penggunaaan Tenaga Kerja Asing, menurut laman Sekretariat Kabinet, diterbitkan atas pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi.
Dalam Perpres ini disebutkan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.
Perpres kemudian tersebut menuai polemik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bahkan berniat menggulirkan wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tenaga kerja Asing.
Pansus itu, nantinya, kata Fahri akan menyelidiki seputar latar belakang penerbitan Perpres. Menurut Fahri, Perpres tersebut terindikasi melanggar UUD 1945, Undang-undang tentang ketenagakerjaan. Lagipula, aturan itu dibuat pemerintah tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan DPR.
Kata Fahri, kebijakan pemerintah itu justru menipu masyarakat dan mempersempit peluang tenaga kerja lokal untuk terserap lapangan pekerjaan.
Berkaitan dengan kondisi ekonomi yang menyebabkan pemerintah membuka keran untuk pekerja asing, SBY mengaku pernah memberikan pesan kepada Jokowi untuk mengelola perekonomian.
Pesan SBY itu diungkapkan saat Jokowi menghadiri Rapimnas Demokrat di Sentul, Bogor. Saat itu, SBY ingin Jokowi mempertahankan perekonomian nasional, termasuk soal pengelolaan utang negara.
"Utang itu tidak salah, asalkan digunakan untuk pembangunan, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, memajukan ekonomi dan utang itu jumlahnya tidak boleh berlebihan," kata SBY.
