Oleh: Hersubeno Arief
(Wartawan senior, konsultan media)
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat sebuah pernyataan mengejutkan. “Insya Allah akan ada pemimpin-pemimpin baru yang amanah yang cinta rakyat, memikirkan rakyat, cerdas, kemudian kebijakan dan programnya baik,” ujar SBY ketika berbicara dalam pertemuan dengan warga di Cilegon, Banten, Ahad (22/4).
Kendati disampaikan dengan santai dan konteksnya menjawab pertanyaan warga, namun pesan yang disampaikan oleh SBY sangat keras dan jelas (loud and clear). Ini adalah sebuah pesan perlawanan terhadap Presiden Jokowi.
Dengan menggunakan frasa “pemimpin baru,” maksudnya jelas, SBY tidak akan mendukung dan memilih Jokowi sang incumbent (pemimpin lama). Sementara kalimat “amanah yang cinta rakyat, memikirkan rakyat, cerdas, kemudian kebijakan dan programnya baik,” adalah kritik yang sangat keras terhadap personal, maupun program dan kebijakan pemerintahan Jokowi.
Tanda-tanda bahwa SBY mulai putar haluan dan berjalan menjauhi poros Jokowi sudah mulai terlihat beberapa hari sebelumnya. Tak lama setelah SBY bertemu dengan Wiranto, Rabu (18/4) Presiden PKS Sohibul Iman mengaku telah dikontak Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan. Menurut Sohibul SBY ingin bicara tentang kemungkinan membentuk poros ketiga.
Gagasan SBY membentuk poros ketiga dan disampaikan kepada Presiden PKS ini tentu sangat menarik dan menimbulkan pertanyaan besar. PKS saat itu sudah memastikan akan berkoalisi dengan Gerindra. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga sudah menerima mandat menjadi capres Rabu (11/4).
Hanya saja saat itu berkembang spekulasi kuat bahwa kendati sudah menerima mandat, namun Prabowo belum pasti maju. Apalagi tak lama kemudian Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) membocorkan informasi bahwa Prabowo sebenarnya ingin dan mengharapkan menjadi cawapres Jokowi, seperti yang telah ditawarkan kepadanya.
“Bocoran” dari Rommy diperkuat oleh artikel John McBeth di Asia Times bahwa dalam pertemuan dengan Luhut, Prabowo bersedia menjadi cawapres Jokowi asal mendapat jatah mengontrol militer dan tujuh kementrian.
Sementara, SBY dalam pertemuan dengan Wiranto juga ditawari untuk bergabung dalam poros Jokowi. Informasi tersebut disampaikan oleh Roy Suryo wakil ketua umum partai Demokrat. Roy bahkan sampai menyebut dengan akurat pertemuan dua kolega lama itu berlangsung selama 1 jam 22 menit. Akibat penjelasannya Roy ditegur oleh SBY dan selanjutnya dilarang bicara kepada media.
Di luar informasi resmi tersebut, berkembang spekulasi bahwa SBY ditekan oleh Wiranto agar segera mengumumkan dukungan kepada Jokowi. Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menduga SBY ditekan dengan kasus skandal korupsi Bank Century. Jadi ini semacam politik sandera yang banyak dituduhkan dilakukan rezim Jokowi kepada lawan-lawan politiknya. Bergabung atau kasus hukumnya dibongkar.
Kasus tersebut kembali mencuat ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/4) menetapkan mantan Wapres Budiono dan sejumlah petinggi Bank Indonesia (BI) sebagai tersangka.
Skandal korupsi Bank Century selama ini banyak dikait-kaitkan dengan SBY. Ketika kasus tersebut terjadi (2008) SBY menjabat sebagai presiden pada periode pertama. Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, dan Budiono menjabat sebagai Gubernur BI.
Wiranto membantah ada tekanan semacam itu, dan meminta agar Ferry membuktikan tuduhannya. Hanya saja mengapa setelah pertemuan tersebut sikap SBY berubah 180 derajat? Ada apa gerangan?
Ketika Jokowi hadir dan membuka Rapimnas partai Demokrat di Sentul, Sabtu (10/3) SBY mengisyaratkan akan berkoalisi dan mendukung Jokowi. Kendati dibalut dengan kata “takdir,” namun pesannya juga sangat jelas. “Pak Presiden. Jika Allah menakdirkan, senang partai Demokrat bisa berjuang bersama bapak,” ujar SBY yang disambut tepuk tangan ribuan kader Demokrat.
Ucapan SBY jelas bukan hanya basa-basi politik. Kehadiran Jokowi di forum tersebut sudah bisa dibaca, bahwa sedang terjadi pendekatan politik. Apalagi dalam sambutannya SBY juga menyebutkan, sebagai presiden selama dua periode dia punya pengalaman berharga untuk memenangkan pilpres yang dapat dimanfaatkan Jokowi. Jadi itu bukan sebuah tawaran main-main, atau sekedar menghormati dan menyenangkan tamu. Kehadiran Jokowi juga atas undangan resmi SBY.
Signal bahwa SBY dan Demokrat segera bergabung dengan Jokowi makin kuat, ketika Rommy (lagi) membocorkan akan ada dua partai baru mendukung Jokowi. Signal bahwa salah satu partai tersebut adalah Demokrat kian kuat. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan selain berwarna hijau, partai lainnya yang akan bergabung berwarna biru, seperti baju yang dipakainya.
Tak lama kemudian PKB menyatakan dukungannya kepada Jokowi. Mereka mengusung jargon “Join,” kependekan dari Jokowi-Cak Imin. Demokrat sebaliknya tak segera mengumumkan dukungannya, sampai kemudian muncul kasus Century. Tak salah bila kemudian muncul banyak dugaan, kedatangan Wiranto sebagai bentuk tekanan kepada SBY.
Selain saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam, dari sisi jenjang kepangkatan dan senioritas dalam kemiliteran, Wiranto lebih senior dibanding SBY. Wiranto adalah lulusan AMN 1968 dan pernah menjabat sebagai Panglima ABRI. Sementara SBY lulusan Akabri 1973 dan jabatan terakhirnya di militer sebagai Kepala Staf Teritorial ABRI.
Setelah menyampaikan akan mendukung pemimpin baru, SBY juga mulai rajin menyerang Jokowi. SBY meminta pemerintah menjelaskan soal isu serbuan tenaga kerja asing, terutama dari Cina. “Daripada menjadi fitnah tolong Presiden atau menteri jelaskan berapa besar tenaga kerja asing yang masuk Indonesia, dan dari negara mana, dan bidang apa mereka bekerja,” pinta SBY.
Ucapan SBY itu seperti pisau bermata dua. Isu serbuan tenaga kerja dari Cina saat ini menjadi bola panas bagi pemerintahan Jokowi. Temuan Ombudsman RI menyebut banyak tenaga kerja yang menjadi sopir dan buruh kasar di proyek-proyek investasi Cina.
Naik turun
Hubungan antara SBY dan Jokowi selama ini selalu mengalami pasang surut. Tensinya sempat naik ketika dalam roadshownya di Pulau Jawa (tour de Java), SBY mengkritik pemerintahan Jokowi. Dalam kunjungan di Pati, Jawa Tengah (16/3/2016), SBY meminta pemerintah tidak menghambur-hamburkan dana untuk pembangunan infrastruktur, sementara ekonomi rakyat sedang lesu.
Dua hari setelah kritik tersebut, Jokowi mengunjungi pembangunan proyek atlet di Hambalang, Bogor. Proyek senilai Rp 1.2 triliun itu dibangun pada masa pemerintahan SBY, dan pembangunannya terhenti. Sejumlah pejabat yang bertanggung jawab, termasuk orang dekat SBY, Menpora Andi Mallarangeng ditangkap KPK dan terbukti melakukan korupsi. “Sedih melihat aset Negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan,” tulis Jokowi dalam akun twitternya.
Tak terima disebut proyek mangkrak, SBY melalui akun facebooknya menjelaskan bahwa proyek tersebut tidak mangkrak. Pada masa Menpora dijabat Roy Suryo proyek tersebut akan dilanjutkan, namun dananya ditahan DPR. SBY minta Jokowi fokus bekerja sampai tahun 2019 dan mengingatkan jangan mau diadu domba.
Jauh sebelum itu hubungan SBY dengan Jokowi boleh dibilang juga tak berjalan mulus. Ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI dan gemar blusukan, SBY menyindir dan mengingatkan seorang pejabat yang baik itu tidak hanya mondar-mandir kesana kemari. Pemimpin yang baik adalah memimpin dengan hati dan pikirannya yang terwujud dalam program kerja yang berpihak kepada rakyat.
Ketika masih menjadi Presiden, SBY mengaku menerima pesan agar dia dan Demokrat jangan merecoki pekerjaan Jokowi. Sementara setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden dan membentuk tim transisi, SBY mengkritik karena banyak anggota tim transisi yang menyalah-nyalahkan program kerja pemerintahannya.
Hubungan keduanya mulai membaik ketika Agus Harmurti Yudhoyono (AHY) anak sulung SBY diutus untuk menemui Jokowi mengantarkan undangan peresmian The Yudhoyono Institute. AHY bahkan kemudian ngobrol bareng Kaesang Pangarep anak Jokowi (10/08/2017). Sepekan kemudian SBY menghadiri peringatan HUT Proklamasi RI ke-72 di Istana Negara.
Keduanya kian mesra ketika Jokowi diundang ke Rapimnas Demokrat, dan seperti telah disebut sebelumnya SBY mengisyaratkan akan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.
Mengapa kini hubungan keduanya kembali menegang? Apakah ini sekedar tarik ulur, bargaining politik, atau SBY telah menarik garis demarkasi yang tegas?
Bila ingin membentuk poros ketiga, bagaimana hitung-hitungannya? Frasa poros ketiga adalah poros lain diluar Jokowi dan Prabowo. Secara kalkulasi dengan realitas politik Gerindra telah bergabung dengan PKS, maka peluang yang tersisa tinggal bergabungnya Demokrat, PKB, dan PAN.
Dengan bergabungnya PKB ke poros Jokowi, maka peluang membentuk poros ketiga praktis tertutup. Mengapa SBY menghubungi PKS untuk membentuk poros tersebut? Apakah SBY melihat peluang dan mencoba memanfaatkan keraguan PKS akan keseriusan Prabowo? Atau SBY akhirnya memutuskan bergabung dengan kubu Prabowo?
Masih banyak pertanyaan-pertanyaan besar lainnya yang memerlukan jawaban. Namun sebagai Ketua Umum Demokrat, menjadi presiden selama dua periode, SBY pasti punya informasi dan kalkulasi politik yang tidak banyak dimiliki dan mampu dilakukan orang lain. Anything can happen in politics. end
*Sumber: https://www.hersubenoarief.com/artikel/perlawanan-politik-dari-cikeas/
