[PORTAL-ISLAM.ID] Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua, Saiful Islam Payage menegaskan bahwa umat Islam Papua akan tetap menolak sepuluh permintaan dari Persekutuan Gereja-gereja Jayapura (PGGJ). Menurutnya, permintaan tersebut tidak rasional.
“MUI dan ormas-ormas Islam dengan sudah sepakat bahwa permohonan teman-teman ada delapan poin kami tolak secara totalitas. Dan ada juga dua poin lain kami tolak karena itu impossible, tidak mungkin,” katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Selasa (20/03/2018).
Dia juga menegaskan bahwa penolakan tersebut dilandasi argumen-argumen dari persekutuan gereja yang dinilai sangat lemah. Salah satunya adalah klaim yang menyebut kota Jayapura sebagai tanah Injil.
“Pada hakikatnya Islam lebih awal masuk, lebih awal di tanah Papua,” kata Saiful.
“Argumen itu kan lemah sekali dan tidak rasional. Itu argumentasi yang mereka bangun tidak kuat,” tegasnya.
Meski demikian, Saiful tetap menekankan bahwa MUI Provinsi Papua adalah garda paling depan untuk membangun hubungan toleransi antar umat beragama di tanah Papua. Dia menegaskan umat Islam akan terus menjaga perdamaian.
“Kami MUI dan umat Islam akan menjaga tanah Papua menjadi tanah yang damai. Tidak boleh ada konflik di tanah Papua,” tandasnya. (Kiblat)
Sebelumnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) Papua mempersoalkan pembangunan Masjid Al-Aqsha Senatni Kabupaten Jayapura. PGGJ mengultimatum menara masjid untuk dirobohkan karena tingginya melebihi gereja.
Tak hanya itu, dalam surat edaran yang diterima sejumlah media, ada 8 poin tuntutan PGGJ termasuk mempersoalkan adzan serta busana keagamaan.
“Apabila sikap PGGJ pada poin 1 dan 2 tidak direspons oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai wakil Allah di Kabupaten Jayapura, maka PGGJ akan menggunakan cara dan usaha kami sendiri, dalam waktu 14 hari terhitung tanggal pernyatan ini dibuat,” demikian tertulis pada pernyataan yang ditandatangani di Sentani, 15 Maret 2018 oleh Ketua Umum PGGJ Pdt Robbi Depondoye dan Sekretaris Umum Pdt Joop Suebu itu.
