[PORTAL-ISLAM.ID] Lembar susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terungkap. Bertanda tangan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly. Pada surat bernomor M.HH-19AH.11.01 tahun 2017, tercantum nama Sunny Tanuwidjaja. Sosok ini mencuat. Dikenal sebagai mantan staf bidang politik Basuki T Purnama alias Ahok ketika menjabat gubernur DKI Jakarta. Sekaligus pernah dicekal Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) lantaran diduga terlibat kasus suap reklamasi.
Kucuran duit lewat Kartu Sakti PSIPernah buat status sudutkan Megawati, Tsamara ngaku waktu itu belum bijakPSI dukung Presiden Jokowi tak tanda tangani UU MD3
Selama PSI tak pernah membuka nama Sunny. Dalam situs resmi psi.id, susunan pengurus partai hanya di tahapan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara maupun juru bicara. Pucuk pimpinan PSI dipimpin mantan jurnalis televisi dan bekas Direktur Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Grace Natalie. Lalu ada nama Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal dan dikenal sebagai mantan Ketum Pengurus Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah (PP-IRM) sekaligus koordinator Relawan Basuki-Djarot (Badja).
Sejumlah nama beken lainnya juga mengisi jabatan di DPP PSI. Misalnya, Giring Ganesha mantan vokalis grup band Nidji dan Isyana Bagoes Oka, mantan jurnalis televisi. Semua nama pengurus itu resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Praktis tahun depan PSI akan mengikuti pemilihan umum (Pemilu).
Tak hanya mereka, dalam kepengurusan PSI terdapat sejumlah nama pernah bekerja Ahok saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta. Misalnya, Tsamara Amany dan Rian Ernest. Mereka dikenal pernah magang di Balaikota. Sama seperti dilakukan Sunny. Dalam PSI, Sunny menjabat Sekretaris Dewan Pembina. Di bawah Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrie Geovanie.
Dari informasi didapat merdeka.com, Sunny mempunyai peran penting dalam membangun PSI. Terutama sebagai operator PSI dengan para taipan maupun pengusaha di Jakarta demi untuk membiayai kegiatan partai. Apalagi dalam kasus suap reklamasi teluk Jakarta, sosok ini kerap berhubungan dengan para pengembang dan mengatur waktu untuk bertemu Ahok.
Kami telah mencoba beberapa menghubungi Sunny maupun mengirim pesan singkat untuk memberikan penjelasan. Namun, tiap telepon kami tidak pernah dijawab. Pesan singkat kami juga tidak mendapat balasan.
Mengenai dugaan Sunny berperan sebagai operator, Ketua DPP PSI Tsamara Amany enggan membenarkan kabar itu. Katanya, selama ini tak ada upaya dilakukan Sunny kepada para pengusaha agar mengucurkan dana kepada PSI. Namun dia enggan membeberkan peran Sunny di PSI lebih rinci
Dia mengklaim bahwa selama berdiri sejak tahun 2014, partainya bebas intervensi pihak manapun. Dia menegaskan bahwa dewan pembina tidak ikut campur dalam kepengurusan PSI dalam kesehariannya. Semua urusan partai diserahkan kepada anggota dewan pengurus pusat di bawah pimpinan Grace Natalie.
"Itu enggak betul, sekarang kita enggak ada upaya untuk menyambungkan satu sama lain. Kalau ada intervensi kita tidak mungkin memberikan otoritas caleg kepada tim independen," ungkap Tsamara kepada merdeka.com, Jumat pekan lalu.
Sunny diketahui peneliti politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS). Dalam kasus dugaan korupsi pembahasan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan Raperda tata ruang strategis Jakarta Utara sudah menyeret tiga orang menjadi tersangka. Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi, Presdir Agung Podomoro Ariesman Widjaja dan satu perantara.
Dalam kasus ini, KPK pada April 2016 silam telah mencekal Sunny Tanuwidjaja. Meski pencekalan itu tak diperpanjang. Sunny Tanuwijaya disebut menjadi penghubung antara Ahok dan pihak pengembang, PT Agung Podomoro Land. Selain Sunny, KPK juga mencekal direktur PT Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma. Pencekalan dilakukan untuk enam bulan ke depan terhitung sejak 6 April.
Sehingga segala tindak tanduk Ahok selalu dipantau Sunny. Mulai dari bertemu dengan para bos perusahaan, berseteru dengan DPRD, sampai gaya kepemimpinan suka marah dan meledak-ledak. "Dia mau magang, kita enggak gaji dia, dia mau ketemu semua bos, mau berantem sama DPRD, dia mau tahu gaya politik Ahok bisa menang, enggak pakai duit lawan semua orang," kata Ahok pada April 2016 lalu.
Sementara itu, Tsamara menolak disebut bahwa partainya dituding menutupi nama Sunny dalam struktur partai. Dirinya menegaskan bahwa PSI telah transparan. Bahkan dia membenarkan bahwa dokumen beredar berasal dari partainya. "Itu dokumen yang kami pakai untuk verifikasi dan tidak ada persoalan, kami tidak menutup-nutupi," kata Tsamara pekan lalu.
Salah satunya dengan melakukan seleksi para caleg dari PSI untuk berlaga di Pileg tahun 2019. Dalam menentukan wakil rakyat, PSI membuka pendaftaran bagi pihak ingin diusung PSI. Namun, sebelum diusung para bakal caleg harus mendaftarkan diri dan mengikuti serangkaian tes.
Penilaian terhadap para bakal caleg dilakukan tim independen. Bukan bagian dari partai. Setidaknya ada tujuh tim panel dipercaya untuk menyeleksi bakal wakil rakyat dari PSI. Mulai dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mantan pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto, dosen psikologi UI Hamdi Muluk, mantan komisioner Komnas Perempuan Neng Dara Afifah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik UI Sri Budi Eko Wardhani, enterpreneur media Wishnutama dan staf khusus presiden, Jaleswari Pramodhawardhani.
Cara ini, kata Tsamara, sebagai bentuk PSI bebas dari intervensi. "Faktanya kami tidak ada intervensi dari mana pun, caleg dinilai dari tim independen. Mereka (dewan pembina) mendukung saja," terang perempuan 22 tahun ini.
Sedangkan Grace menyebut bahwa Sunny diajak Raja Juli Antoni masuk dalam jajaran dewan pembina PSI. Bahkan nama mantan staf Ahok itu sudah masuk sebelum namanya santer diduga terlibat suap reklamasi. Bahkan dirinya tidak mempermasalahkan Sunny pernah dicekal KPK dalam kasus tersebut.
Raja Juli Antoni membenarkan bahwa Sunny sudah lama bergabung. Sehingga pihaknya merasa tak ada hal ditutupi dalam partainya. Bahkan nama tersebut sudah masuk dalam struktur partai sejak PSI mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu.
"Nama Sunny sudah ada di dokumen struktur kepengurusan PSI sejak lama. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, tidak perlu juga ditutupi. Dokumen itu adalah dokumen publik. Dokumen itu sudah menyebar dari dulu," ungkap Raja Juli Antoni.
Sumber: Merdeka
