[PORTAL-ISLAM.ID] Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyoroti soal darurat peredaran narkoba pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Fahri, jika Presiden tak tegas terhadap bandar dan para pengedar, Jokowi akan dicecar soal ini dalam debat calon Presiden 2019 nanti.
"Problem kita ini, concern dari Presiden yang enggak ada. Nanti dalam debat capres, Presiden akan ditanya soal ini. Bapak Presiden, kok di zaman bapak narkoba makin banyak datangnya pak. Bapak sadar enggak, kalau ini bom nuklir yang sedang membunuh rakyat. Coba Pak Jokowi jawab apa di debat capres?" kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 6 Maret 2018.
Menurut Fahri, Jokowi bisa melihat ketegasan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam membasmi bandar dan pengedar narkoba. Meskipun menurut dia, tak harus sepenuhnya meniru pembasmian masif ala Duterte yang juga disoroti dari sisi HAM.
"Duterte membunuh lima ribu orang tanpa hukum. Ditembak di rumahnya. Jangan kayak Duterte ya, tetapi hukum paling tidak kelihatan gitu. Ini kelihatan seton dua ton (narkoba), tiap hari, tetapi kok tidak ada yang dihukum mati," ujar dia.
Fahri mengaku setuju, jika para bandar dan pengedar barang haram itu dijatuhi hukuman mati. Dia menilai, hukuman mati terhadap para bandar narkoba saat ini, justru terkesan bertele-tele prosesnya.
"Kalau sekarang enggak (tegas). Hukum mati satu dua nego, mondar mandir," kata dia.
Kemudian, jika ada narkoba yang berhasil diselundupkan, Fahri menilai bahwa ada pejabat yang "bermain" di dalamnya.
"Kalau ada yang terselundupkan, kita harus curiga ada pejabat yang terlibat. Karena dalam teori penyelundupan itu, yang tertangkap maksimal hanya 20 persen. Artinya, sisanya sudah masuk pasar," ujar mantan Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
