[PORTAL-ISLAM.ID] Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus diakui tengah menghadapi dilema yang cukup pelik. Namun mereka tetap berusaha untuk menegakkan hukum secara berkeadilan.
Demikian disampaikan Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai dalam Dialog Kebangsaan Presidium Alumni 212 dengan tema 'Mendesak Komnas HAM Membentuk Tim Investigasi atas Teror dan Kriminalisasi Ulama dan Aktivis' di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu 31 Januari 2018.
Pigai menilai bahwa dilema itu nampak jelas berawal dari kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Saya harus sampaikan secara jujur bahwa Kepolisian itu mengalami suatu dilema yang sangat luar biasa," katanya.
Disisi lain, kata tokoh Papua itu, kepolisian mendapatkan tekanan yang luar biasa dari Aksi Bela Islam yang menuntut penegakan hukum terhadap mantan Bupati Belitung Timur itu. Hal itulah yang menyebabkan kepolisian begitu cepat merampungkan proses hukum.
"Ketika Ahok diproses dalam waktu yang cepat, juga memberi rasa kepuasan kepada mereka yang menginginkan Ahok diproses," jelasnya.
Namun disaat yang bersamaan pula, pihak kepolisian juga mendapatkan tekanan yang luar biasa dari lingkaran kekuasaan dan kalangan partai politik yang notabene merupakan orang-orang yang membenci ulama dan aktivis.
"Sulit sekali menempatkan antara keinginan rakyat dengan kekuasaan negara," imbuhnya.
Karena hanya ingin mewujudkan keinginan dari lingkaran kekuasaan dan kalangan partai, Pigai mengaku yakin bahwa tidak semua ulama dan aktivis yang dikriminalisasi kepolisian bakal di vonis bersalah oleh pengadilan. Contohnya, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.
"Jadi kalau kayak Habib Rizieq itu, ulama besar ini dia tidak salah lah. Pokoknya tidak salah. Dia masih aman. Citranya, nama baiknya tetap terjaga. Itulah problem yang dialami oleh kepolisian saat ini. Kita harus melihat ini secara objektif. Dia maju kena, mundur kena. Tuntutan kekuasaan, tuntutan partai politik juga berperan, tuntutan rakyat juga susah, tuntutan korban juga susah, tuntutan yang diduga pelaku juga susah," tutup Pigai.
