ANTARA TURKI - RUSIA DAN MASA DEPAN SURIAH
Oleh: Nasrudin, M.Sc
(Analis Geopolitik, Magister Ketahanan Nasional UGM)
Konflik suriah yang terjadi belakangan ini telah menyeret sejumlah aktor beberapa negara untuk menunjukkan superioritas dan dukungan terhadap sekutunya, misalnya seperti pemerintah Rusia yang selama ini menjadi patrner setia pemerintah Suriah, getol dalam memerangi oposisi suriah (FSA) demi menjaga eksistensi pemerintah Suriah Bashar Al Ashad. Peta konflik Suriah belakangan ini berubah sesaat setelah kehadiran Teroris Daesh (ISIS) di Suriah yang kemudian berhasil dipukul mundur oleh banyak aktor state maupun non-state seperti milisi Kurdi (YPG) yang didukung AS, serta oposisi suriah (FSA) yang didukung militer Turki.
Pasca kekalahan Teroris Daesh di sejumlah wilayah Suriah, pada 20 Januari 2018 Presiden Turki, Recep Tayyib Erdogan mengumumkan perang terhadap kelompok YPG yang sejatinya adalah milisi suku Kurdi yang diklaim sebagai teroris oleh pemerintah Turki, klaim ini kemudian diikuti dengan dimulainya operasi “Olive Branch” oleh militer Turki yang dibantu oposisi Suriah (FSA) dengan tujuan menciptakan safe zone radius 30 km sepanjang garis perbatasan Turki-Suriah.
Berdasar media lokal Turki operasi “Olive Branch” yang digagas Turki yang dibantu milisi oposisi suriah (FSA), sejatinya merupakan pembalasan Turki atas jatuhnya ratusan korban jiwa warga sipil akibat bom bunuh diri (suicide bomb) yang dilakukan oleh kelompok YPG di beberapa kota di Turki selama beberapa tahun terakhir dan penindasan terhadap warga sipil di wilayah Afrin dan Manbij Suriah.
Dari sinilah kompleksitas konflik di Suriah menjadi semakin rumit, Pemerintah Turki yang selama ini merupakan anggota NATO harus berseberangan dengan AS (Amerika Serikat) dalam dukungan dan sekutu. Di satu pihak AS mendukung milisi Kurdi (YPG) dalam pemberantasan Teroris Daesh di Irak dan Suriah, di pihak lain Turki memilih membantu perlawanan FSA terhadap milisi Kurdi (YPG) pada operasi Olive Branch dan Teroris Daesh pada operasi Euphrates Shield akhir tahun 2017 di kota Al-Bab Suriah.
Belum lagi Turki yang baru-baru ini cenderung condong dengan Rusia sebagai mitra kerjasama pasca insiden jatuhnya jet tempur Su-24 Rusia akibat ditembak jatuh oleh angkatan udara Turki yang kemudian kedua negara memilih mengakhiri ketegangan dan sepakat menjalin kontrak pembelian penangkal rudal Triump S-400 milik Rusia. Tetapi pada peta konflik di Suriah antara Turki dan Rusia harus berseberangan dukungan dan sekutu karena Rusia telah sejak lama mendukung pemerintah sah Suriah (Bahsar Al Assad), sementara Turki tetap pada pendiriannya bersama milisi oposisi Suriah (FSA) memberantas Teroris Daesh dan YPG, dimana FSA merupakan musuh utama pemerintah Suriah.
Berdasarkan media lokal Turki, pada operasi Olive Branch yang dipimpin militer Turki dan dibantu milisi oposisi Suriah di wilayah Afrin-Suriah telah berhasil membebaskan beberapa wilayah di kota Afrin-Suriah dari YPG, dan Turki besarta FSA memilih untuk masuk lebih dalam ke kota Al-Eis selatan Idlib-Suriah untuk memberantas Teroris YPG. Di Kota Al-Eis inilah kemudian terjadi tembakan artileri oleh militer pemerintah Suriah (FAA) yang menargetkan konvoi pasukan Turki di Al Ais-Suriah, kemudian dibalas oleh Turki dengan mengirim bantuan udara 2 buah Jet F-15 untuk mengamankan pasukan Turki di kota Al-Eis.
Dari eskalasi dan intensitas konflik dan banyaknya aktor yang terlibat, secara geopolitk, di Suriah kedepan setidaknya ada beberapa kemungkinan yaitu: pertama, pasca dipukul mundurnya milisi Kurdi (YPG) ada kemungkinan Militer Turki beserta milisi oposisi Suriah (FSA) akan berkonfrontasi dengan militer pemerintah Suriah (FAA) yang selama ini didukung oleh Rusia dan Iran untuk membombardir milisi FSA. Analisis ini didasarkan pada fakta bahwa selama ini pemerintah Suriah yang dibantu angkatan udara Rusia secara intens membombardir warga sipil dan milisi oposisi Suriah (FSA).
Kedua, jika konflik militer Turki dan militer Suriah tak terelakkan, Rusia sebagai aktor state dengan militer terkuat setelah AS, harus memutuskan memberi dukungan kepada Pemerintah Suriah atau negara Turki atau kemungkinan ketiganya adalah abstain dari keduanya, hal ini kerena kedua negara antara Turki dan Suriah sama-sama memiliki hubungan bilateral dengan Rusia, dan ini merupakan keputusan yang sulit bagi Rusia, karena selama ini operasi militer yang dilakukan Turki di Suriah karena telah mendapat persetujuan dari Rusia.
Ketiga, kemungkinan terburuk ketika Rusia tetap mendukung pemerintah Suriah dan harus berkonfrontasi dengan militer Turki beserta milisi oposisi Suriah (FSA), Turki akan banyak menanggung biaya perang yang lebih berat, karena Rusia berdasar Globalfirepower dengan segala kekuatan militernya tidak sebanding dengan Turki dan merupakan negara terkuat kedua setelah Amerika Serikat, sementara Turki menduduki urutan kedelapan dalam kekuatan militer dunia.
Terakhir, sebagai jalan tengah bagi selesainya konflik Suriah adalah menerapkan kebijakan seperti bangsa-bangsa Eropa abad-16, yaitu kebijakan Satu Negara Satu Keyakinan (One State One Faith) dengan membagi Suriah menjadi tiga bagian yaitu, Suriah milik Pemerintah Assad yang mayoritas Syiah, Suriah milik oposisi yang beraliran Sunni, serta Suriah milik YPG suku Kurdi, etnis yang selama ini berusaha menguasai wilayah untuk menciptakan kedaulatan sendiri.***
