[PORTAL-ISLAM.ID] Seperti biasa seorang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu membawa aura kesejukan di tengah-tengah publik. Betapapun kerasnya terjangan ombak gelombang yang menghantam, Presiden ke-6 RI ini senantiasa hadir sebagai solusi, bukan malah memperkeruh suasana.
Demikian pula yang tergambar dalam Pidato Politik SBY, Jumat, 5 Januari 2018 pagi. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, SBY tampil selayaknya negarawan. Betapapun publik sudah maklum atas laku culas oknum-oknum penguasa yang membunuh (baca: kriminalisasi) kader-kader terbaik Partai Demokrat setahun belakangan ini, bahkan menyerang SBY dan keluarganya secara bertubi-tubi, SBY tetap menanggapi semua itu secara cerdas, bernas, santun, dan beradab.
Dengan penuh kerendahan hati, SBY tidak bermaksud menggurui atau mendikte apa yang seharusnya dilakukan oleh negara dan pemerintah. Malahan, dirinya dan Partai Demokrat mengetahui bahwa pemerintah telah, sedang dan akan terus melakukan tugas dan kewajibannya secara serius.
Namun tak ada gading yang tak retak. Di luar prestasi pemerintah, Partai Demokrat melihat masih banyak permasalahan dan kekurangan, di sana sini, yang masih dirasakan dan dihadapi oleh rakyat Indonesia.
Karena itu, sesuai dengan khitahnya, Partai Demokrat pun mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan bekerja lebih gigih lagi. Harapannya, 2 tahun ke depan, akan lebih banyak lagi hasil yang akan dicapai. Bagaimanapun, Presiden Jokowi pasti ingin meninggalkan “legacy” yang baik dalam sejarah bangsa.
Baca juga Perang Bintang di Pilkada 2018?
Terkait Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, ada lima hal pokok yang disampaikan SBY. Kelima pesan ini agaknya bukan hanya mewakili Partai Demokrat semata. Jika ditelisik lebih mendalam pandangan, harapan, ajakan dan komitmen Partai Demokrat tersebut juga bisa mewakili harapan parpol lainnya, bahkan rakyat Indonesia. Kelima hal pokok itu adalah:
Pertama, menjunjung tinggi moral dan etika politik dalam pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. Kedua, harapan bahwa penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dapat menjaga integritas dan kualitas kinerjanya. Ketiga, netralitas negara, termasuk BIN, Polri, Kejaksaan dan TNI mutlak adanya. Keempat, peran pers dan media massa yang independen, adil dan konstruktif sangat diperlukan demi adil dan demokratisnya pilkada dan pemilu. Dan, kelima, rakyatlah yang berdaulat dan menjadi penentu, negara harus menjamin kemerdekaan dan keamanan rakyat untuk menjatuhkan pilihannya.
Jika kelima pesan ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, Insya Allah Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 akan berlangsung secara aman, damai, tertib dan lancar, serta dapat pula berlangsung secara jujur, adil dan demokratis. Pergesekan sosial dan isu SARA yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta, atau intervensi aparat hukum terhadap kandidat-kandidat parpol yang hendak maju Pilkada; bisa dicegah. Level demokrasi Indonesia akan naik.
Baca juga Para Jenderal Memaksa Ikut Pilkada, Strategi BG Kuasai PDIP?
Meskipun dua tahun ke depan Indonesia akan menghadapi tahun politik; bukan bermakna pakai kacamata kuda. Fokus pemerintah jangan sampai sebatas menyukseskan pemilu. Jauh lebih besar dari itu, upaya dan pekerjaan untuk meningkatkan kehidupan rakyat kita, utamanya di bidang ekonomi dan kesejahteraan, tetaplah harus diprioritaskan. Hal ini penting agar kehidupan rakyat semakin baik lagi.
Saya pikir pesan SBY ini sudah mampu secara menyeluruh membaca suasana kebatinan Indonesia, serta menawarkan solusi atas masalah dan tantangan di depan. Persoalannya balik lagi pada kebesaran jiwa para penguasa.
Apakah pemerintah mau mengakui kebenaran pesan SBY ini, dan mengambilnya sebagai modal eksternal untuk perbaikan kinerja ke depan. Atau pemerintah akan menyangkal, dan para buzzer pro Jokowi akan mengipas-ngipas dengan tudingan “hoaks”? Mari wait den see!
Penulis: Ridwan Sugianto, pegiat Gerakan Indonesia Emas 2045
