[PORTAL-ISLAM.ID] Organisasi buruh menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan harga beras dan menyetop impor beras. Daya beli masyarakat semakin menurun, sehingga 20 ribu buruh di Jabodetabek akan mengepung istana negara pada 6 Februari ini untuk mengajukan tiga tuntutan.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang terkesan membiarkan dan mendiamkan serta tidak mempunyai sikap tegas perihal impor beras ini. Padahal, menurut Said menterinya bersilang pendapat soal data-data ketersediaan stok beras.
“Buruh mendesak Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga beras dan stop impor beras,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, akhir pekan ini.
Seperti diketahui, soal beras antara kementerian pertanian (kementan) dengan kementerian perdagangan (kemendag) bersilang pendapat. Kementan mengklaim stok beras cukup, bahkan surplus beras. Sementara itu, kemendag justru akan impor beras karena alasan kekurangan beras.
Sebab itu, KSPI akan menggelar aksi demo besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta pada 6 Februari 2018. Mahalnya harga beras akhir-akhir ini bakal menjadi agenda utama dari unjuk rasa tersebut. Dalam aksi ini, tuntutan yang akan disampaikan adalah Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) antara lain turunkan harga beras dan listrik, tolak upah murah, tolak calon pimpinan daerah yang tak benar di Pilkada 2018.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, buruh di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi) akan menggelar aksi di Istana Negara dengan melibatkan 20 ribu orang buruh.
“Faktanya, sebelum harga beras naik, daya beli masyarakat sudah turun. Apakah lagi dengan naiknya harga beras sekarang ini, daya beli masyarakat makin turun,” ujar Said.
Said bilang, upah murah yang diterima oleh kaum buruh tak sebanding dengan lonjakan harga-harga kebutuhan pokok saat ini, apalagi harga beras yang menjadi makanan utama rakyat Indonesia makin mahal saja.
“Bahkan dalam hitungan KSPI daya beli buruh turun 2025% dengan kebijakan upah murah dan naiknya harga beras seperti saat ini,” keluh Said.
KSPI sendiri mendukung sikap komisi VI DPR RI yang meminta pemerintah menyetop impor beras.
Sumber: Swamedium
