[PORTAL-ISLAM.ID] Sistem demokrasi yang kini diterapkan di Indonesia sering dimana liberal, prosedural, kriminal dan brutal. Sebutan untuk demokrasi tersebut semua berasal dari intelektual Indonesia.
Inilah lima ciri utama dari Jabatan Presiden dari sistem demokrasi tersebut.
1. Dipilih untuk 2 x 5 tahun.
2. Tahun pertama. Sibuk konsolidasi kekuasaan dan sibuk mengeliminir potensi yang akan mengganggu kekuasaan. Akibatnya belum bisa fokus memikir nasib rakyat. Fokusnya mengatur barisan pengaman kekuasaan.
3. Tahun kedua. Mulai mencoba kerjakan program program yang dijanjikan. Mulai diseleksi mana yang dampaknya lebih cepat dirasa oleh rakyat pemilih. Program atau rencana yang idealis seperti revolusi mental, Trisakti, Nawacita dll yang kurang praktis, dikerjakan apa adanya. Program Pemerintah sebelumnya atau yang lalu meskipun bagus dicoret atau dimodifikasi meskipun masuk RPJM rezim lalu.
Infrastruktur dipilih karena secara pisik lebih cepat tampak nyata hasilnya dimata rakyat. Akibatnya, apapun caranya ditempuh untuk mencari dana demi infrastruktur (tambah hutang, jual aset strategis, menghilangkan subsidi buat rakyat, naikkan harga listrik, impor demi dapat "pembagian laba", genjot pajak dll ditempuh dengan nekad).
4. Tahun ketiga. Mulai ngeceng, mulai pasang aksi. Mencoba mengulangi cara lama misalnya blusukan yang dimodifikasi, kampanye terbuka atau terselubung. Berita berita yang kira-kira negatif, mulai disensor lewat tekanan ke medsos atau media online. Potensi yang akan ganggu atau menjadi saingan diganggu atau dipojokkan. Rekayasa opini atau survei mulai diatur. Pemetaan partai yang akan dukung atau tidak dilakukan secara intensif. Bila perlu dilakukan tekanan. Akibatnya, perhatian terhadap masalah rakyat berkurang.
5. Tahun keempat dan kelima. Masuk tahun politik. Konsolidasi pemenangan untuk jabatan kedua kali dilakukan intensif. Kelompok pendukung pendanaan dikonsolidasi. Instrumen pemenangan seperti intelijen, birokrasi, tokoh parpol, tokoh media, tokoh LSM dan Tim Pendukung, Tokoh survei, Tokoh KPU/KPUD, MK dan KPK kalau masih bisa dipengaruhi dilibatkan, TNI, Polisi, Kejaksaan di kondolidasi. Jaringan internasional diintensifkan. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat didekati.
Akibatnya dana dan fasilitas dan "pengorbanan negara" diperlukan banyak sekali. Dana negara sungguh banyak harus di korbankan.
Kesimpulan : Sistem liberal ini banyak menghabiskan waktu untuk mengkosolidasi kekuasaan demi terpilih untuk periode berikutnya. Hanya sedikit waktu untuk berbuat optimal buat rakyat. Program untuk memajukan bangsa dan negara yang bersifat mendasar, terabaikan demi meraih kekuasaan berikutnya.
Pertanyaannya, dengan segala cara dan pengorbanan sebesar itu, apa yang didapat oleh bangsa dan rakyat.
Apakah rakyat menjadi lebih makmur dan sejahtera? Apakah IPM kita lebih meningkat dibanding negara tetangga? Apakah hutang makin berkurang? Apakah harkat dan martabat rakyat Indonesia makin meningkat di mata Internasional? Apakah kemiskinan makin berkurang? Apakah pengangguran berkurang? Apakah indeks kesenjangan (gini ratio menurun)? Apakah kualitas pemimpin terpilih makin baik? Apakah mental dan moral rakyat makin maju? Apakah manusia baik, jujur, berintegritas dan cerdas terpakai optimal? Apakah penguasaan SDA dan Sumber Daya Financial dan Ekonomi makin dalam kendali negara? Apakah rakyat makin banyak yang hidup dari bisnis produktif atau hidup dari ekonomi gelap ( back office economy ?).
Perlu dipikirkan sistem ketatanegaraan yang tidak terlalu sibuk berat ke proses dan prosedur meraih kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan bisa mengabdi optimal untuk rakyat, bangsa dan negara.
Penulis: M. Hatta Taliwang
