[PORTAL-ISLAM.ID] JAKARTA - Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta (KPK DKI) bentukan Gubernur Anies Baswedan berpeluang membongkar aneka skandal korupsi APBD di era Joko Widodo, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
Ketua Progres 98, Faizal Assegaf mengatakan, publik menyambut positif kehadiran KPK DKI yang dipimpin langsung Bambang Widjojanto sebagai terobosan strategis untuk mencegah sekaligus mengungkap kasus-kasus korupsi APBD yang terjadi di masa lalu.
"Kita akan terus mengamati dan memberi dukungan, agar lembaga tersebut bekerja efektif mendorong serta mengawal transparansi APBD DKI," kata Faizal kepada redaksi, Jumat (5/1).
Terkait skandal kebocoran anggaran APBD yang terjadi di masa kekuasaan mantan gubernur mulai Jokowi, Ahok hingga Djarot, menurut dia, harus diungkap. Sebagai contoh, kata Faizal, kasus korupsi bus TransJakarta Rp 1,5 triliun di era Jokowi atau skandal RS Sumber Waras dan skandal pembelian lahan Cengkareng Barat pada saat Ahok berkuasa.
"Para dalang dan aktor utama yang diduga terlibat patut diseret ke jalur hukum. Termasuk soal kasus proyek reklamasi teluk Jakarta, perlu dilakukan audit investigasi dan meminta penjelasan resmi dari mantan gubernur Joko Widodo," jelasnya.
Untuk memperkuat legitimasi dan kinerga KPK DKI, Faizal menilai sudah tepat menjalin kerja sama dengan KPK, Polri dan BPK. Termasuk melibatkan partisipasi para pegiat antikorupsi.
"Progres 98 yang selama ini intensif memantau APBD DKI, dalam waktu dekat akan menemui KPK DKI guna memberi dukungan dan siap ikut terlibat. Kami akan bersama KPK DKI melawan segala bentuk kejahatan korupsi," tambah Faizal, seperti dilansir RMOL.
Sandiaga Uno Laporkan 2 Kasus di Era Ahok ke KPK DKI Jakarta
Dilansir Tempo, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan sudah melaporkan kepada Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta atau KPK DKI Jakarta tentang dua kasus yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan di era pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Saya sudah menyampaikan ke Pak Bambang (Bambang Widjojanto, Ketua KPK DKI Jakarta) salah satu yang kami bahas di road to WTP," kata Sandiaga di Balai Kota DKI pada Kamis sore, 4 Januari 2018. "Adalah dua isu yang menjadi temuan BPK, dan sudah saya sampaikan juga."
Sandiaga menyebutkan, dua kasus tersebut adalah pembelian lahan Cengkareng pada November 2015 oleh Dinas Perumahan DKI dari Toeti Soekarno yang mengaku sebagai pemilik lahan. Lahan seluas 4,6 hektare itu rencananya untuk membangun rumah susun. Kasus kedua yang menjadi temuan BPK adalah pembelian lahan Rumah Sakit S Sumber Waras pada Desember 2014 oleh Gubernur Ahok.
[Video - Pernyataan Gubernur Anies terkait pembentukan KPK DKI]
