(Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 15-11-207. Foto: Twitter Haji Lulung @halus24)
[PORTAL-ISLAM.ID] JAKARTA - Setelah melewati pembahasan anggaran selama hampir sebulan, akhirnya Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) DKI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyepakati besaran nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 sebesar Rp 77,1 triliun.
APBD DKI 2018 disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar hari ini, Rabu (15/11/2017).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pemaparannya di Sidang Paripurna DPRD DKI memastikan separoh lebih APBD DKI sebanyak Rp 40,51 triliun akan digelontorkan untuk program terkait janji kampanyenya.
Total terdapat 8 program prioritas terkait janji kampanye, antara lain:
1. Membuka lapangan kerja dan kewirausahaan baru melalui program OK-OCE;
2. Meningkatan akses pendidikan, antara lain melalui pelayanan KJP Plus;
3. Meningkatan derajat kesehatan antara lain melalui pemenuhar- universal coverage;
4. Melaksanakan penataan kawasan secara terpadu;
5. Menyediakan hunian yang layak dan terjangkau melalui program DP 0 Rupiah;
6. Menyediakan layanan transportasi terpadu melalui program OK-TRIP•,
7. Pemuliaan Perempuan dan perlindungan anak;
8. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, modern dan melayani.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menjelaskan soal kenaikan anggaran dalam KUA-PPAS APBD 2018. Menurutnya, kenaikan dari sebelumnya Rp 76 triliun menjadi Rp 77,1 triliun itu untuk mendukung program-program yang telah dijanjikan selama kampanye.
Menurutnya, salah satu yang membuat anggaran tersebut naik adalah Pemprov ingin fokus memperbaiki bidang pendidikan dan kesehatan.
"Kenaikan anggaran di KJP Plus. Kita fokus di pendidikan tadi. Berikutnya kita fokus di kesehatan, ada sebuah usaha yang konkret yang menghadirkan universal health care. Jadi nanti 100 persen warga Jakarta terlindungi kesehatannya," ujarnya di Balai Kota, Rabu (15/11/2017).
Kemudian, lanjut Sandi, program seperti rumah DP 0 rupiah dan OK OCE juga ikut andil dalam naiknya anggaran. Menurutnya, dengan naiknya anggaran Pemprov akan semakin mendorong program pemberdayaan masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah.
"Ini yang sekarang kami dorong dengan program KJP Plus, rumah DP 0 rupiah. Kami juga ada OK OCE walaupun jumlahnya kecil, tapi ini akan masif di lapangan karena akan berbentuk gerakan," tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang merupakan mantan Ketua Timses Ahok-Djarot menegaskan dirinya siap mensupport Anies-Sandi dalam membangun Jakarta.
"Legislatif wajib mensupport pembangunan Jakarta. Pertarungan Pilkada sudah selesai. Saya harus menjaga Pak Anies dan Pak Sandi. Pak Anies dan Pak Sandi punya keuangan, saya punya palunya," kata politisi PDIP ini.
Sehari sebelumnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 sebesar Rp77,1 Triliun. Kesepakatan itu, telah ditetapkan dan ditanda tangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, serta lima pimpinan DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (14/11/2017).
Kelima pimpinan DPRD DKI Jakarta, yaitu Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, serta Wakil Ketua Triwisaksana, Abraham Lunggana, Ferrial Sofyan, dan M Taufik.
Adapun nilai KUA-PPAS ini lebih tinggi dari yang sebelumnya diajukan Pemprov DKI Jakarta, sebesar Rp76 triliun. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan tambahan anggaran itu untuk mengakomodasi visi misi gubernur-wakil gubernur terpilih. (Indonews/Tribunnews/CNNIndonesia)
