[PORTAL-ISLAM.ID] JAKARTA - Kaum cari-carisme nyinyirin Gubernur DKI Anies Baswedan soal kenaikan anggaran anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kata mereka dulu di era Ahok anggaran Rp 2,3 M, sekarang naik drastis era Anies jadi Rp 28 Miliar. Lalu mereka menuding ini bancakan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan anggota Tim Gubernur pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dibiayai oleh pihak swasta. Padahal tim ini berkerja untuk pemerintah DKI karena itu sudah seharus mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Anies, sekarang TGUPP telah dibiayai oleh pemerintah. Kebijakan ini dipilih agar tim tidak akan bergantung kepada swasta sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan. "Anda cek saja di berita-berita. Dulu (staf gubernur) dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik anda bandingkan, dan lihat dulu dibiayai dengan siapa sekarang dengan siapa," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa, 21 November 2017.
Anies mengatakan, pembiayaan tim gubernur yang menggunakan dana APBD akan lebih jelas pertanggungjawabannya dan lebih transparan. Anggota tim juga akan bekerja 100 persen untuk pemerintah DKI. Sedangkan staf gubernur yang dibiayai oleh swasta justru tidak lazim. "Kan lucu, secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaan di kantor gubernur,” kata Anies. “Terus yang bersangkutan bekerja untuk gubernur atau perusahaan swasta?"
Anies menegaskan, pembiayaan oleh swasta itu bukan cara yang tepat untuk menghemat anggaran. Sebab kebijakan itu justru rawan disalahgunakan dan tidak mencerminkan good governance.
Anies Baswedan memastikan mereka yang masuk dalam tim gubernur adalah orang-orang yang berkompeten dan mampu membantu kinerja gubernur. Dia akan mengumumkan nama-nama anggota tim pada saatnya nanti.
Link: https://metro.tempo.co/read/1035631/anies-baswedan-sebut-tim-gubernur-era-ahok-dibiayai-swasta
***
PERNYATAAN Anies ini kemudian ada yang membantah, bahwa Tim Gubernur era Ahok bukan dibiayai oleh swasta tapi dari dana operasional gubernur.
Bantahan ini menghiasi pemberitaan media...
Rian Ernest, Mantan Staf Ahok: Kami Digaji dari Uang Operasional Gubernur
"Pak Anies ini mispersepsi kalau menyebutkan kami, staf gubernur terdahulu, dibayar atau digaji perusahaan swasta. Enggak ada itu," kata Rian yang merupakan staf Ahok di bidang hukum saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/11/2017).
Rian yang bekerja sebagai staf Ahok selama dua tahun dengan tegas mengatakan, dirinya dan staf lain dibayar Ahok dari uang operasional gubernur DKI, bukan oleh perusahaan swasta seperti yang disebut Anies.
Link: http://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/21/13132041/rian-ernest-mantan-staf-ahok-kami-digaji-dari-uang-operasional-gubernur
***
BENARKAH PERNYATAAN ERNEST STAF AHOK INI? Bahwa "Enggak ada itu dibiayai perusahaan swasta"?
Mari telusuri... silakan googling seperti kata Gubernur Anies "Anda cek saja di berita-berita"...
Mari kita cek berita-berita lama...
Jreng... jreng...
Salah satunya ada di berita CNN Indonesia, bahkan ini yang ngomong langsung Ahok.
[Kutipan CNN Indonesia - sudah discreenshot, takutnya nanti dihapus]
Saat Sunny menjadi staf Ahok, ia tak pernah digaji. Ahok pun tak mewajibkan Sunny untuk datang ke Balai Kota. Selagi menjadi Staf Ahok, Sunny bekerja bersama taipan minyak dan bos Rajawali Group, Peter Sondakh.
"Dia itu bekerja sama Peter Sondakh setelah keluar dari CSIS," kata Ahok.
Link: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160408165835-20-122675/siapa-sunny-tanuwidjaja-yang-dicegah-kpk-ke-luar-negeri/
Sunny Tanuwidjaja adalah staf gubernur Ahok yang paling "legend". Bisa dibilang seperti tangan kanannya gubernur.
Nama Sunny mencuat setelah KPK membongkar kasus dugaan suap raperda yang berkaitan dengan proyek reklamasi di pesisir utama Jakarta. Kasus itu menyeret Ketua DPRD D DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja.
Anak perusahaan Agung Podomoro, PT Muara Wisesa Samudra, menggarap proyek reklamasi Pulau G. Sementara itu, anak perusahaan PT Agung Sedayu Group, PT Kapuk Naga Indah, menggarap proyek reklamasi Pulau A hingga E.
Menurut sumber CNN Indonesia, KPK telah menyadap telepon seluler Sunny dan menemukan ada komunikasi antara Sunny dengan bos PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.
Menurut sumber, Sunny mengatur pertemuan antara Aguan dan Ahok melalui telepon tersebut. Terkait pertemuan, Ahok tak membantah Sunny pernah diajak bertemu dengan pengembang Real Estate Indonesia (REI).
Dalam pertemuan, kedua pihak membahas kewajiban pengembang membayar kontribusi tambahan agar bisa menggarap proyek reklamasi pulau. "Sunny tahu tentang reklamasi, dia ketemu pengusaha dan sering ikut dengar bagaimana respons pengusaha terhadap saya," ucap Ahok.
Kutipan di atas masih di link yang sama berita CNN Indonesia (8/4/2016).
[Kasus Sunny ini kemudian lenyap ditelan bumi]
